BANTEN MOBIL CLUB

BANTEN MOBIL CLUB
BMC

Minggu, 24 Februari 2013

Modifikasi Motor Gokil Unik Beraroma Gothic

Advertisement

Modifikasi Motor Gokil Unik Beraroma Gothic

Gokil Banget Neh Modifikasi Motornya Bro..!!Liat ja seperti bergaya gothic ya...Sumpah!!kreatif banget nih yang memodif motornya..

MODIFIKASI MOBIL TOYOTA FORTUNER

Advertisement


 

 
GAMBAR MODIFIKASI MOBIL TOYOTA FORTUNER

Dalam kondisi standar saja, bodi Toyota Fortuner sudah bongsor. Kebayang, enggak, kalau mobil ini dipasangi ban berukuran 285/75R16? Hal itu seperti yang dilakukan Herman Harsoyo pada Fortuner 2009, produk yang sangat disukainya sejak generasi pertama dipasarkan. Selain itu, keluarganya pun sangat akrab dengan brand Toyota.

Sebelum sport utility vehicle (SUV) dari Toyota ini berada di tangan, Herman bikin coret-coretan gambar modifikasi yang akan dilakukannya. Tidak ekstrem memang, tetapi sentuhan pada eksterior membuat sosok Fortuner ini kian kekar.

Padahal, Herman hanya bermain di bemper depan yang dipotong dan disisakan 5 cm agar bemper baru dari bahan pelat metal 4 mm dan merupakan custom ini bisa menempel. Pengerjaannya memakan waktu 2 minggu.

Untuk mendukung tampilan keempat roda, masing-masing sepatbor dipasangi over fender, yang bentuknya digarap sangat detail dan rapi. Sisi detail itu bisa dilihat pada bagian depan yang menyatu dengan ujung bemper.

Headlamp dipermanis dengan efek smoke, meskipun pancaran sinarnya menjadi sedikit redup. Meski demikian, ada lampu tambahan dari Warn yang nangkring di atas bemper tengah. Tampilan depan pun semakin kekar setelah dipasangi Winch yang tersembunyi di dalam bemper.

Nah, di luar tampilan tadi, coba teliti lagi towing untuk menarik kendaraan atau anhang. Desainnya unik dan terlihat kokoh jika dibandingkan dengan yang beredar di pasaran. Produk tersebut hasil custom dengan kombinasi hook dari mobil Eropa, yang menurut Herman berasal dari Volvo.

Jika dilihat dari depan, maka tampilannya mirip ikan hiu. Makanya, mobil ini dinamakan "Aumakua" yang dalam mitologi Hawaii berarti Hiu Penjaga Samudra. Apalagi Herman suka melakukan perjalanan ke daerah yang tak lazim, dengan Fortuner yang begitu yakin.

Pasalnya, untuk membawa bodi bongsor, tarikan mesin telah dientengkan dengan berkat pemasangan piggyback Dastek. Meski efisiensi bahan bakar jadi korban, hal itu tidak terlalu signifikan.

gambar jazz rs BMC modifikasi



Sungguh menjadi sebuah kebanggan tersendiri, dapat memodif Honda Jazz kesayangan kamu, apalagi dengan berbagai gaya yang keren dan Xtream baik dari segi Interior ( Audio dan pernak-pernik lainnya ) ataupun exteriornya dan berikut kita saksikan beberapa koleksi Gambar Modifikasi Honda Jazz RS  yang paling keren dan pasti akan menggoda selera Anda semuanya.


Gambar Modifikasi Honda Jazz RS
Gambar Modifikasi Honda Jazz RS
Gambar Modifikasi Honda Jazz RS
Gambar Modifikasi Honda Jazz RS

Gambar Modifikasi Honda Jazz RS


Gambar Modifikasi Honda Jazz RS


Gambar Modifikasi Honda Jazz RS


Gambar Modifikasi Honda Jazz RS


Gambar Modifikasi Honda Jazz RS


Gambar Modifikasi Honda Jazz RS


Gambar Modifikasi Honda Jazz RS



Gambar Modifikasi Honda Jazz RS

Wah,,, pasti setelah melihat Gambar Gambar Modifikasi Honda Jazz RS diatas kamu langsung terpacu dan cepat-cepat berinspirasi, akan dimodif seperti apakah Mobil Honda Jazz kesayanganmu itu, sehingga lebih Garang atau Lebih memukau dimata orang yang melihatnya. Semoga saja Gambar Gambar Modifikasi Honda Jazz RS memang dapat membantu Anda .
Sekian saja ulasan dari saya . Dan coba Anda tengok juga Artikel serupa lainnya seperti :

Dongkrak Tampilan Mobil Lewat Modifikasi Lampu

Jakarta, BosMobil.com - Peran lampu mobil semakin beragam. Yang awalnya berfungsi sebagai penerangan saja, kini lampu mulai bermetamorfosa menjadi penghias dan lebih dari itu sebagai pendongkrak tampilan mobil. Cahaya yang berpendar indah dengan tata letak yang menarik menjadikan lampu sebagai primadona bagi penggemar modifikasi dalam mendandani mobilnya.
Autovision
“Aplikasi modifikasi lampu pada headlamp paling sederhana adalah mengganti rona warna lampu. Hal ini bisa dicapai dengan beberapa lampu seperti Xenon HID atau bohlam halogen coating,” ucap Andre Mulyadi, punggawa bengkel modifikasi Signal Kustom.
Autovision
Lebih jauh lagi, Anda bisa mengkreasikannya dengan lampu-lampu yang lebih stylish. “Lebih high modified-nya dapat mengaplikasikan lampu proyektor (termasuk bi-xenon) untuk efek lebih sangar dan maskulin yang akan sangat berpengaruh pada penampilan eksterior kendaraan. Lampu proyektor tersebut juga merupakan pilihan sempurna untuk foglamp,” terang Andre, penggemar lampu proyektor berwarna merah berpadu ke biru.
Autovision
Untuk variasi warna cahaya pada lampu proyektor, Andre mengembalikan  kepada selera masing-masing yang dapat disesuaikan dengan tema maupun aliran modifikasi. “Untuk aliran modifikasi elegant, cenderung lebih ke arah monochromatic, simple serta ekslusif dengan warna putih 6000 Kelvin.  Sedangkan aplikasi warna gaya extreme tidak masalah menggunakan warna apapun sesuai tema mobilnya,” tambah Andre, yang sering bekerjasama dengan distributor lampu Autovision.
Autovision
Kombinasi lampu proyektor bisa dipadu dengan menyematkan lampu senja pada kedua sisinya, sehingga reflektor lampu semakin menarik. Lebih dari itu, Anda bisa menyematkan LED strip yang melintas di sisi headlamp. Biar makin sip, Anda bisa menyisipkan daytime running lights (DRL). Selain berfungsi sebagai keselamatan, DRL juga bisa menambah aksen mobil bagian depan semakin menarik.
Autovision

Utamakan Fungsi Untuk Modifikasi Harian

Bila modifikasi mengedepankan estetika, maka modifikasi harian lebih kepada fungsi. “Untuk harian, alangkah lebih baik menggunakan lampu dengan temperatur 3300 atau 4300 Kelvin yang dapat menembus kabut maupun derasnya hujan (warna kuning). Akan tetapi apabila aplikasinya untuk aspek estetika modifikasi dapat mengaplikasikan tipe 6000 Kelvin namun masih aman untuk digunakan pada kendaraan karena masih terang dan tidak gelap pada saat hujan,” sambung Andre.
Autovision
“Lebih tinggi dari 6000 Kelvin, maka warna xenon akan menuju ke warna biru lalu menuju ke magenta, dan akan semakin gelap apabila digunakan pada kondisi hujan ataupun bertemu lampu penerangan jalanan,” tutup Andre.

jenis lampu halogen....

Pilih Lampu Yang Tepat Saat Musim Hujan
Ninja250R Community30 Ngabuburit ala Ninja 250R Community
JAKARTA [DP] — Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah dan mempunyai banyak kelebihan. Ninja 250R Community memanfaatkan momen ini sebagai sarana mempererat silahturami anggota-anggotanya dengan “ngabuburit” dan mengumpulkan dana untuk anak yatim piatu.
Ditemui disela-sela shooting program TV MOTOMAXX, sekitar 40 unit Kawasaki Ninja 250R terlihat mejeng di kawasan Puri kembangan, Minggu (15/08). Suasana akrab menghiasi pembicaraan  bikers  sore itu. Warna-warni body Kawasaki yang beragam ini menyedot perhatian masyarakat sekitar dan menjadi totonan gratis menjelang buka puasa. “wuiiihh keren-keren sepeda motor balapnya.” ujar Nia, gadis manis dari atas skutiknya.
Bro Yaya Nugraha, Sekjen Ninja 250R Community menjelaskan acara “ngabuburit” ini sengaja dibuat untuk mempererat silahturahmi sesama anggota. “Tidak itu saja, kami juga mengumpulkan dana dari anggota yang datang untuk disalurkan ke anak yatim piatu di panti asuhan. Intinya selain kita nongkrong, tetapi ada hal positifnya. Share with other and respect other,” lanjut Bro Yaya.
Masih ada agenda kegiatan Ninja 250R Community pada bulan suci ini, di antaranya Safari Ramadhan, dilanjutkan dengan Sahur The Road bersama kaum dhuafa (20/8), bakti sosial, buka bersama dan pemberian sembako ke kaum dhua’a (28/08), dan buka bersama puasa pengurus dan anggota sekaligus penutupan kegiatan Ramadhan (03/09).
Ninja 250R Community merupakan komunitas penggemar sepeda motor  Kawasaki Ninja 250R yang berdiri sejak 31 Juli 2008.  Hingga kini sudah 2.350 anggota yang bergabung dan  tersebar di seluruh Indonesia.  Chapter Daerah meliputi wilayah: Bandung, Cirebon, Tasikmalaya,  Purwokerto,  Cilacap, Jogjakarta, Solo,  Surabaya, Jember, Bali,  Lampung,  dan Balikpapan.
Komunitas ini dipunggawai Bro Sigit sebagai Ketua umum, Bro Hari Wakil Ketua I, Bro Roy Wakil Ketua II, Bro Yaya Nugraha Sekjen, Bro Awang Bendahara. Di dalam organisasi ini terdapat  6 divisi;  Divisi Keanggotaan Bro Agung Magz, Divisi Touring dan Safety Riding Bro Nover, Divisi Sosial Masyarakat Bro Arief, Divisi Humas Bro Chemonk, Divisi Humas Bro Harry dan Departement IT Bro Donald.
Bagi Anda yang memiliki Kawasaki Ninja 250R, berjiwa muda, dinamis dan ingin menambah wawasan mau pun teman, Anda bisa datang ke sekretariat Ninja 250R Community di Jalan Pangeran Antasari No. 31, Jakarta Selatan. Atau bisa langsung mengunjungi alamat forum Ninja 250R Community. Mantaps bro ! [dp/ Cup]

Kisah Pendeta Masuk Islam

“PENDETA MASUK ISLAM SETELAH BERHASIL MEMURTADKAN 1000 ORANG ISLAM”
Jonathan Arnold lahir dikota Malang, Jawa Timur, anak seorang anggota militer AD. Sebagai seorang kristiani yang ditokohkan, ayah Arnold termasuk yang sangat tidak bersahabat dengan umat islam. Arnold masih ingat betapa hebat orang tuanya menanamkan kebencian-kebencian dalam hatinya terhadap islam. Menurut penuturan ibunya, hal itu bermula dari tingkah laku oknum-oknum orang islam yang banyak membuat sakit hati ayahnya*.
(*IM comment : seandainya orang muslim berbuat baik pada non-muslim, maka akan semakin mudah untuk berdakwah pada mereka. Karena jika mereka sudah benci pada orang islam, maka semakin sulit untuk mengajak mereka masuk islam, seperti yang dicontohkan Rosulullah saw dalam berdakwah)
Arnold dibabtis di gereja GPI Malang. Ia begitu lancar menyampaikan nas-nas suci bible, sehingga ia disekolahkan di universitas leiden belanda untuk menjadi pendeta. Setelah lulus Arnold diangkat menjadi pendeta dan ditugasi untuk kristenisasi umat islam. Sebelum operasi benar-benar mulai, Arnold meneliti kehidupan orang muslim. Ternyata, ada tiga kelemahan. Pertama, banyak orang islam yang ikut-ikutan, islamnya hanya islam ktp dan tidak paham tentang islam. Kedua, sering terjadi perpecahan antar umat islam. Ketiga, banyak umat islam yg serakah, tamak, dan bakhil tidak mau menolong fakir miskin dan yatim piatu.
Arnold menyebut misi kristenisasi dengan sebutan ‘Operasi Simpati”, yaitu agar memperoleh simpati orang-orang islam dengan jalan menolong fakir miskin. Dana yang diperoleh cukup besar karena bersumber dari belanda, amerika dan Australia. Yang kesulitan biaya untuk sekolah diberi beasiswa, yang sakit diberi obat-obatan, yang susah dihibur, yang lapar diberi makan, yang lemah ekonomi diberi modal, bahkan yang keluarganya mati pun ditolong dengan biaya dan pelaksanaan pemakaman.
Hasilnya sangat mengagumkan, dalam waktu singkat ia dapat memurtadkan hampir 1000 orang. Belum puas dengan hasil ini, Arnold pun membuat formula baru, yaitu mengembangkan pergaulan bebas muda-mudi ala barat. Arnold memperkenalkan VALENTINE DAY, pakaian serta kesenian barat, kebudayaan hingga olahraga yang mencuri waktu sholat hingga banyak anak-anak tidak sholat dan mengaji.
Kemudian Arnold menikahi gadis berkerudung putih dengan berpura-pura telah masuk islam dengan surat palsu. (salah satu cara kristenisasi). Karena berbeda akidah, maka sering terjadi pertengkaran. Setiap kali Arnold marah, istrinya tak pernah melawan, yang dilakukannya yaitu langsung sholat dan membaca AL-Quran. Dari sinilah timbul keinginan Arnold untuk mengetahui kandungan AL-Quran.
Pada suatu malam, terjadi sesuatu yang aneh. Al-Quran ia buka. Tubuh Arnold seolah gemetar. Ketika ia buka persis pada halaman surat Ar-Rahman. Arnold terpana pada keindahan bahasa Al-Quran yang diulang-ulang walau kalimatnya sederhana, “Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?”. Lembar demi lembar ia buka. Sampailah pada QS Maryam. Didalam surat itu, Maryam, ibunda Yesus, dikisahkan lebih terhormat, suci, luhur, dan mulia daripada kisah Maryam dalam Alkitab.
Begitu juga dengan sifat Tuhan dalam Al-Quran. Tuhan itu Esa. Ini berarti tidak boleh ada alternative lain selain ALLAH SWT. Berbeda dengan alkitab yang menyatakan tuhan itu tiga yang amat tidak logis, apalagi doktrin tuhan trinitas tersebut baru ada 325 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Al-Quran mengisahkan ALLAH itu kekal, yang membedakan antara makhluk dan Tuhan, tetapi dalam alkitab dikisahkan tuhan telah mati disalib dan tuhan dikisahkan kalah berkelahi dengan Yakub. Masih banyak lagi hal-hal logis yang tidak dijumpai Arnold dalam alkitab yang membuat imannya mulai goyang.
Arnold mulai membeli buku-buku islam dan belajar perbandingan agama. Arnold bertekad mencari kebenaran. Ia tidak ingin membohongi hati nurani. Banyak sekali kebenaran hakiki yg ia jumpai dalam Al-Quran. Semakin lama semakin tampak kejanggalan-kejanggalan alkitab. Dalam alkitab banyak sekali pertentangan antara ayat yang satu dan ayat yang lain. Banyak juga berkisah tentang pornografi dan mensifati Tuhan dengan sifat yang mustahil. Belum lagi alkitab tidak ditulis dalam bahasa yesus. Pada akhirnya Arnold keluar dari gereja dan masuk islam dengan mengucapkan dua kalimat sahadat dibimbing istrinya. Sejak itu Arnold diusir dari rumah oleh orang tua dan meninggalkan rumah dinas gereja. Untungnya Arnold sekeluarga dibantu orang-orang islam, kemudian ia berdakwah keliling Indonesia dan diundang raja Fadh Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. (Kisah Para Mualaf merengkuh Hidayah, 2010)

SEJARAH BERDIRINYA PROVINSI BANTEN

Oct 7, '08 10:57 AM
untuk semuanya
PROSES TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN Oct 4, '08 2:06 AM
for everyone
Category: Other
Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya dimunculkan keinginan masyarakat Banten untuk meningkatkan status wilayahnya dari Karesidenan menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat. Keinginan ini muncul berkaitan dengan diberikannya status Daerah Istimewa Yogyakarta dan munculnya tuntutan yang sama dari Aceh. Masyarakat Banten merasa bahwa Banten juga memiliki keistimewaan, yaitu tidak pernah menyerah kepada Belanda, pernah berdiri sendiri karena diblokade Belanda sampai mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1949 ( Michrob dan Chudari, 1993 : 284). Hanya saja keinginan ini tidak dapat tanggapan serius.

Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin dan dibentuknya pemerintah dan parlemen baru di tingkat pusat, kehidupan politik di Jawa Barat pun disesuaikan dengan kehidupan politik di tingkat pusat Dalam bidang pemerintahan, dibentuk lembaga pemerintahan baru yang sisesuaikan dengan konsep Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu, di Jawa Barat dikenal dua macam pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kotamadya . Kedua macam pemerintahan daerah itu adalah Pemerintahan Daerah Gaya Baru dan Pemerintahan daerah Gotong Royong ( Pikiran Rakjat, 28 Maret 1960).

Pemerintahan Daerah Gaya Baru dibentuk atas dasar Penpres No.6 tahun 1959 yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 1959 sampai tanggal 10 Desember 1960. Pemerintahan Daerah ini tersususn atas badan eksekutif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari gubernur yang di bantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). Menurut ketentuannya, gubernur dibantu olrh enam orang anggota BPH, tetapi sampai akhir Pemerintahan Daerah gaya Baru anggota BHP hanya tiga orang, yaitu satu orang wakil dari Partai Komunis Indonesia (PKI), satu orang wakil dari Nahdlatul Ulama (NU), dan satu orang wakil dari Murba. Dua orang wakil dari Masyumi dan satu orang wakil dari PNI menolak untuk diangkat sebagai anggota BPH karena mereka tidak dapat melepaskan keanggotaan dari partainya masing-masing. Disamping itu, selain sebagai kepala derah, gubernur juga bertindak sebagai Ketua Badan Legislatif (Ketua DPRD Gaya baru) . DPRD gaya Baru beranggotakan 75 orangt yang tersusun dari partai-partai politik dan golongan fungsional (Suwardi dan Djayasoempena,1965:14-15).

Setelah pembentukan DPR Gotong royong di tingkat pusat, di Jawa Barat pun terjadi perubahan dalam pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah Gaya Baru diganti dengan Pemerintahan daerah Gotong-Royong dibentuk atas dasar Penpres No.5 tahun 1960. Bentuk pemerintahan tersebut berlangsung sejak tanggal 10 Desember 1960 dan tersusun atas Badan Eksekutif dan Badan Legislatif. Badan Eksekutif terdiri atas Gubernur dengan dibantu oleh Anggota Badan Pemerintahan harian (BPH). Badan Legislatif adalah DPRD Gotong Royong dengan Gubernur sebagai Ketua. Berdasarkan ketentuan, DPRD Gotong Royong terdiri dari 75 kursi, namun tiga kursi tidak diisi karena partai-partai politik yang akan memduduki tiga kursi tidak diakui oleh pemerintah, sehingga jumlahnya hanya 72 orang. Ketiga partai politik yang kemudian tidak diakui oleh pemerintah itu adalah PRIM, PRN, dan Partai Buruh. Komposisi anggota DPRD Gotong Royong terdiri dari wakil partai politik dan wakil golongan karya (Suwandi dan Djajasoempoena,1965:15-16).

Pada tahun 1963, Bupati Serang Gogo sandjadirdja, mengadakan acara halal bilhalal dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten di Pendopo Kabupaten Serang. tokoh-tokoh yang datang bukan hanya dari Banten, tetapi juga dari daerah Jasinga-Bogor. Setelah acara halal-bilhalal usai, dilanjutkan dengan rapat. Dalam rapat itulah untuk pertama kalinya dicetuskan gagasan tentang perlunya keresidenan Banten menjadi propinsi sendiri. Gagasan itu kemudian diwujudkan dengan membentuk panitia "Pembentukan Propinsi Banten (PPB). Panitia ini diketuai oleh Bupati Serang sendiri dengan pengurus yang mewakili partai-partai yang ada. Pada mulanya, unsur partai Komunis Indonesia (PKI) tidak bersedia ikut, tetapi karena poros nasakom (Nasional, agama, komunis) dijadikan acuan politik nasional, Panitia Propinsi Banten menawarkan unsur PKI untuk dduduk dalam kepanitiaan. Akhirnya terbentuk Panitia Propinsi Banten dengan susunan sebagai berikut :

Ketua: Gogo Sandjadirdja (PSII), Wakil Ketua: Ayip Djuhri (NU/Front Nasional), Entol masyur (PNI/Front Nasional), Sukra (PKI/Front Nasional). Anggota: M. Sanusi (PSII/Front Nasional), Toha (PKI/Anggota DPR-GR Serang), Tb. Suhari Chatib (PSII) .

(Qorny dalam Mansur, 2001:88).

Panitia ini kemudian mengadakan rapat akbar di Alun-alun Serang, ternyata gagasan untuk membentuk Propinsi Banten mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.Hal itu dapat dipahami karena pada waktu itu posisi politisi sipil masih kuat, maka dalam waktu yang relatif singkat gerakan ini secara horisontal mendapat dukungan luas baik dari kalangan ormas, dan juga dukungan vertikal dari kalangan eksekutif dan legislatif se-wilayah Banten.

Pada tahun 1964, panitia ini menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Mendagri menyatakan bahwa masyarakat Banten tidak perlu menuntut agar Banten menjadi Propinsi karena sudah ada pemikiran dari Pemerintah Pusat yang ingin memeberikan sesuatu kepada rakyat Banten. Pemerintah Pusat merasa berhutang budi pada rakyat Banten yang telah berjasa bukan saja pada tahun 1945 tetapi sebelumnya Banten telah bergerak menentang penjajah Belanda. Hanya, menurut Mendagri perlu sabar menunggu kesepakatan dengan DCI (Daerah Chusus Ibukota) Jakarta yang merencanakan perluasan hingga Kabupaten Tangerang (Qorny dalam Mansur 2001:88).

Gentur Mu'min, mantan wartawan Harian Duta Masyarakat yang terbit di Jakarta antara tahun 1964-1971, menceritakan bahwa sebenarnya pada tahun 1965 itu Banten "hampir resmi menjadi Propinsi". Namun, karena terhjadi peristiwa G-30-S, hal itu tidak terlaksana. Ia menjelaskan bahwa panitia Propinsi banten telah mengadakan pertemuan dengan tim DPR-GR-RI, yang tidak dingta lagi oleh sumber tersebut tanggal dan harinya, hanya disebutkan pertemuan itu terjadi tahun 1965, bertempat di rumah H. Tb. Kaking (bendahara Panitia Propinsi Banten). Hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. M. Gogo Rafiudin Sandjadirdja (Bupati Serang saati itu), H. Ayip Dzuhri (Anggota DPR-GR RI), dan beberapa tokoh masyarakat Banten, yang datang dari Jakarta dan Bandung. selanjutnya tim dari DPR- GR- RI itu ber-kunjung ke Jambi, Bengkulu, dan Lampung, yang sama seperti Banten, ingin memisahkan diri dari Propinsi induknya untuk menjadi Propinsi sendiri. Selanjutnya wartawan yang sudah sepuh itu, menjelaskan bahwa Mendagri Mayjen Sumarno sudah menyiapkan RUU Propinsi unruk daerah yang ingin menjadi Propinsi sendiri tersebut dan telah masuk ke DPR-GR-RI. Menurut H. Gentur Mu'min itu, berarti tidak lama lagi tempat daerah itu akan menjadi Propinsi sendiri (Mansur, 2001:101-102).

Perkembangan gerakan yang tampaknya bakal berhasil itu dilihat oleh PKI sebagai peluang. DN. Aidit sebagai Ketua CC.PKI segera membentuk CDB (Central Distric Buerau). Organ setingkat Propinsi CDB PKI Propinsi Banten pimpinan Dachlan Rifa'i yang belakangan membentuk Dewan Revolusi Banten (Pola PKI). Namun, roda sejarah berbicara lain. Maksud DN. Aidiit tidak kesampaian di Banten, karena kemudian meletus peristiwa G-30-S. Markas CDB PKI pun hancur diamuk massa KAPPI dan KAMMI Konsulat Serang (keterangan H.Gentur Mu'min dalam Mansur, 2001:103).

Pasca pembubabara PKI, Soeharto kemudian berupaya menata langkah-langkah lain yang memungkinkan tecapainya secara optimal "pasal-pasal" Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) serta tugas yang terkandung dalam Supersemar. Untuk itu, Soeharto kemudian melakukan aksi pembersihan terhadap orang-orang yang selama ini diduga terlibat atau mendukung G30SPKI, khusus-nya mereka yang ada di dalam Birokrasi Pemerintahan baik sispil maupun militer (Pusponegoero dan Notosusanto, 19939:414). Panitia Pembentukan Propinsi Banten yang telah dibentuk sejak tahun 1963, tidak luput dari usaha membersihkan dari dari Komunis. Maka unsur-unsur PKI pun dibubarkan dari panitia. Namun pihak yang berwenang agaknya tetap menaruh kecurigaan bahwa panitia telah ditunggangi PKI. Tuduhan itu tentu saja membuat panitia goyah, apalagi Pemerintah Pusat melalui Kop-Kamtib dan Laksus-nya berusaha melakukan pembersihan terus menerus. Oleh karena itu, panitia memilih untuk tidak aktif sementara. Meskipun demikian, panitia menyatakan secara tegas bahwa tidak benar panitia ditunggangi PKI dan menganggap bahwa hal itu merupakan fitnah yang sengaja ditiup-tiupkan oleh pihak-pihak yang tidak senang atas kemajuan Banten (H. Gentur Mu'min dalam Masnsur, 2001:102-103).

Untuk menggalang kekuatan baru, panitia mulai melibatkan aktifis angkatan 66 di Jakarta dan Bandung yang berasal dari Banten. Kodam Siliwangi mencermati gerakan ini secara serius karena khawatir pembentukan Propinsi Banten akan dimanfaatkan oleh sisa-sisa PKI. Sekretaris Panitia Propinsi Banten, H. Rahmatullah Sidik menceritakan bahwa ia bersama Tubagus Kaking (Bendahara Panitia Propinsi Banten) selalu mendapat pengawasan ketat dari Kodim VI Siliwangi. Bahkan setelah itu, tidak sembarang orang mau menceritakan tentang rencana pembentukan Propinsi Banten karena merasa takut oleh aparat (Qorny, dalam Mansur, 2001:89; keterangan H. Rahmatullah Sidik, dalam Masur, 2001:104)

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada tahun 1966 Mayor Jenderal Ibrahim Adjie, Pangdam Siliwangi, meresmikan Korem 064/Maulana Yusuf dengan misinya antara lain membendung gerakan Propinsi Banten. Gerakan pertama yang diagendakan Korem Maulana Yusuf adalah Operasi Bhakti Siliwangi secara besar-besaran yang ditingkat Kodam wakil Panglima Operasinya adalah Brigjen Priatna, orang Rangkasbitung yang pernah menjadi komandan kontingen Garuda II di Congo-Afrika (Qorny, dalam Mansur (Qorny dalam Mansur, 2001:102-103).

Operasi Bhakti Siliwangi Korem Banten dilaksanakan di bawah Danrem Kolonel Senior Anwar Padmawijaya. Tokoh inilah yang menjadi Danrem pertama dan yang terlama membangun infrastruktur perekonomian Banten, sepeti membangun Gedung Pertemuan Umum Serang, merehabilitasi Pelabuhan Karangantu, merenovasi Mesjid Agung Banten, dan juga melakukan pembangunan Gedung IAIN Sunan Gunung Djati cabang Serang (kini STAIN Maulana Hasanudin), Bendungan Cicurug Malingping, Pemandian Batu Kuwung, dan lain-lainnya (Qorny dalam Mansur, 2001:89).

Misi Kolonel Anwar berhasil berkat dukungan Pemda Kabupaten (Serang, Pandeglang dan Lebak). dengan usaha ini diharapkan tercipta suatu opini publik bahwa masalah pembentukan Propinsi bukan soal yang urgent. Sekalpipun operasi terus berlanjut, namun tidak mengurangi semangat dan tekad para penggerak Propinsi Banten. Tercatat panitia berhasil mengundang tim peninjau lapangan dari DPRD-GR Tk.I Jabar pimpinan Kastura, tokoh operasi Jabar yang berasal dari Banten Kidul dan komisi B DPRD-GR pimpinan Brigjen (Pol). Domo Pranoto untuk mengadakan dialog dengan segenap tokoh politisi, tokoh masyarakat, ormas, dan pemuda (angkatan 66) Banten (Qorny dalam Mansur, 2001:89).

Panitia Propinsi Banten pada tanggal 21 April 1967, merumuskan "Kebupalatan Tekad Panitia Propinsi Banten". Isinya diawali dengan muqaddimah yang berisi landasan Idiil dan Landasan hukum untuk berdirinya Propinsi Banten. Selanjutnya dikemukakan dua syarat untuk menjadi Propinsi yaitu syarat subjektif yakni hasrat atau kemauan rakyat Banten untuk menjadikan daerahnya sebagai Propinsi dan syarat objektif yaitu adanya Suber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah Propinsi. Dalam surat kebulatan tekad itu, diuraikan tentang SDA dan SDM yang dimiliki Banten. Menyangkut SDA, dijelaskan bahwa hasil pertanian berupa padi dan palawija memadai dan bisa menjadi surplus apabila diterapkan teknologi tepat guna, diBanten juga ada perkebunan karet, kelapa, cengkeh, lada, panilli, melinjo (Banten daerah penghasil emping yang penting), dan buah-buahan). Perikanan laut juga sangat signifikan karena 75 % daerah Banten dikelilingi laut. SDA yang juga menjanjikan ialah pertambangan, berupa tambang emas di CIkotok, bijih besi di Cikurut, bahan semen di Anyer, belerang di Walantaka dan Padarincang, bahan Mika di Bojong, intan di Cibaliung, batubara di Gunung Kencana, Gunung Madur dan lain-lain.Selain itu, Banten juga memiliki aset pariwisata, pantai yang indah, cagar alam Ujung Kulon dan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang eprnah mengalami kejayaan pada masa lalu.

Direncanakan pula bahwa Propinsi Banten nanti akan terdiri atas 7 Kabupaten yaitu, Serang, Pandeglang, Lebak, Ujung Kulon, Cilangkahan, Tangerang dan Jasinga. Serta 2 Kota Praja yaitu Kota Praja Banten dan Kota Praja Cilegon dengan jumlah penduduk pada tahun 1967 sekitar empat juta orang (isi "Kebualtan Tekad seutuhnya dapat dibaca dalam Mansur, 2001:107-114).

Dipihak lain, Kodim Siliwangi melakukan tindakan represif, dengan melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang aktivis Propinsi Banten pada tahun 1967. Mereka adalah Moch. Sanusi, tokoh PSII yang jabatannya sebagai Ketua DPRD-GR Tk.II Serang, Tb. Kaking (Pejuang 45 yang sukses dalam bisnis beras serta Rachmatullah Sidik, Pendidik Aktivis Sekber Golkar Serang.

Penahanan Moch. Sanusi dilakukan dalam kaitan dengan saudara sepupunya yaitu Ajun Komisaris Polisi Atje Chutbi (BPH Kabupaten Serang) yang diduga terlibat dalam Dewan Revolusi (Pola PKI) Banten. Kebetulan pula, puteranya yang bernama Chutbi maupun Cholid bukan termasuk pengurus atau aktivis Propinsi Banten. Secara berlebihan, Pangdam Siliwangi, Mayjen H.R. Dharsono membuat pernyataaan yang dikutip harian Pikiran Rakyat yang intinya menuding gerakan ini sebagai pola PKI (isis surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Propinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:116-121).

Uwes Qorny, menyatakan bahwa pada tahun 1968, ketika ia menjadi pimpinan KAPPI daerah jawa Barat merencanakan akan menyelenggarakan rapat pimpinan KAPPI se-Jawa Barat di Serang. Ia didatangi 3 orang utusan KAPPI Pusat yang terdiri dari unsur IPNU (Partai NU), IPM (Muhamadiyah), SEPMI (PSII). Mereka menanyakan tentang acara rapat apakah akan membahas issue Propinsi Banten. Pertanyaan itu mengundang keheranan di benak Uwes, mengingat masalah Provinsi Banten tidak terpikirkan untuk dibawa ke dalam rapat KAPPI yang berskala nasional sehingga ia balik bertanya kepada para utusan itu apa latar belakang pertanyaan itu. Mereka membuka kartu, bahwa mereka membawa pesan Brigjen Ali Moertopo, Aspri (Asisten Pribadi) Politik Presiden Soeharto, yang sangat berpengaruh serta Komandan Opsus (Operasi Khusus). Secara persuasif Brigjen Ali Moertopo menyampaikan pesan Ali Moertopo kepada Uwes agar KAPPI Jabar tidak membahas Provinsi Banten demi keutuhan KAPPI dan tidak memecah belah KAPPI Banten dan KAPPI Priangan. Kemudian pada tahun 1970, Gubernur Jabar melalui Kepala DIrektorat Khusus Propinsi Jawa Barat Kolonel Abdullah Prawirakusumah bersama para tokoh masyarakat dan mahasiswa Banten di Bandung melakukan penggalangan pendekatan dengan segenap komponen di Banten (isi surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Provinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:90).

Sementara itu Ali Moertopo mengirim Muhamad Danu Hasan, mantan Panglima DI/TII Jabar yang digunakan Opsus. Dengan demikian telah berlangsung Operasi Penggalangan Bersama yang dilakukan oleh Pusat dan Gubernur Jawa Barat untuk mencari titik temu antara dua keinginan yang berbeda dalam amsalah Provinsi Banten (isi surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Provinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:90).

Tim Kolonel Abdullah berhasil membuat semacam konsensus dengan rakyat Banten melalui keputusan DPRD-GR se-wilayah Banten yang menandaskan bahwa secara substanstif tuntutan Propvinsi Banten merupakan hak dan asiprasi rakyat namun waktunya dianggap belum tepat. Meskipun hal ini dianggap menutup harapan untuk terwujudnya Provinsi Banten, pada tanggal 24 Agustus 1970, 27 anggota DPR-GR dengan juru bicara Bustaman,SH, mengajukan usul inisiatif membuat RUU pembentukan Provinsi Banten (isi surat kepada DPR-GR-RI dan RUU Provinsi Banten dapat dibaca dalam Mansur, 2001:91).

Usul itu tidak sempat disidangkan karena banyaknya hambatan antara lain Gubernur Solichin.GP. tidak siap melepas Banten dan Pemerintah Pusat tidak memberikan lampu hijau. Sementara itu rekomendasi DPR-GR-RI tk.I Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya kepada Pusat.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1970 diadakan Sidang Pleno Musyawarah Besar Masyarakat Banten untuk mensyahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten, duduk sebagai Ketua Penasihat Tb. Bachtiar Rifa'i, dengan Ketua Ayip Abdurachman an Sekretaris Achmad Nurjani. Duduk pula sebagai anggota : Uwes Qorny, yang 30 tahun kemudian kembali menggelar keinginan masyarakat Banten untuk mendirikan Provinsi sendiri. Selain itu, ada juga Ekky Syahrudin, Hasan Alaydrus, yang juga ikut andil dalam era reformasi nanti (Supandri, 2002:32-33).

Ada satu hal yang membanggakan masyarakat Banten pada tahun 1970 ini, Sultan Ageng Tirtayasa diangkat sebagai Pahlawan Nasional melalui Kepres No.45/TK/1970. Yang tidak menggemberikan DPR-GR hasil Pemilu 1971 ternyata tidak mengagendakan RUU Porvinsi Banten. Setelah itu, masyarakat Banten terpaksan berdiam diri sepanjang sisa masa Orde Baru. memang ada satu atau dua kali aksi mahasiswa Banten di Bandung yang berunjuk rasa tetapi tidak memberikan gaung yang diharapkan.

Dengan pendekatan keamanan yang dikendalikan dari Bina Graha mampu menjaga sifat kenegaraan yang patrimonialistis. Hingga tiba-tiba saja 26 tahun kemudian ketika kekuasaan Orde Baru mulai goyah pada bulan Agustus 1997, Uwes Qorny diwawancara oleh Lukman Hakim dari Harian Merdeka tentang perlunya dibentuk Provinsi Banten. Dalam berita berjudul "Uwes Qorny: saatnya Banten menjadi Provinsi ke-28" diungkapkan bahwa Pemerintah Banten menjadi Provinsi ke-28 adalah hak rakyat dan merupakan aspirasi dinamis yang legal diungkapkan pula secara kronologis tentang gagasan untuk membentuk Provinsi Banten. Dengan munculnya berita ini, masyarakat Banten seakan dibangunkan dari tidurnya (Qorny dalam Mansur, 2001:94).

Ketika Soeharto terpilih kembali menjadi dalam Sidang Umum (SU) MPR pada bulan Maret 1998 muncul reaksi negatif dari berbagai kalangan khususnya kekuatan-kekuatan infrastruktur politik yang menginginkan adanya perubahan Pimpinan Nasional, reaksi semakin keras ketika Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet pada tanggal 14 Maret 1998. Berbagai komentar bermunculan atas sususna Kabinet yang dipandang sarat dengan nuansa Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Kabinet tersebut tidak hanya tampak kroni-kroni Soeharto, tetapi tampak salah seorang putri Soeharto Siti Hardiyanti Rukmana, yang dipercaya menduduki kursi Menteri Sosial.

Rakyat seperti benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Harapan untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan diharapkan mampu membawa bangsa dan negara keluar dari berbagai krisis yang terjadi seakan menjadi sirna dengan tampilnya Kabinet yang sarat KKN. Merasa pemerintahan baru yang tadinya diharapkan dapat mengatasi krisis sudah tidak dapat diharapkan lagi, rakyat apda akhirnya semakin terdorong untuk mengambil cara sendiri-sendiri dalam mengatasi kekecewaan.

Upaya terakhir Presiden Soeharto guna mengembalikan kepercayaan rakyat dengan melakukan upaya penyelamatan melalui reshuffle Kabinet gagal, para calon Menteri yang diminta dudukpun sudah tidak berminat mendudukinya lagi. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakan jabatannya dan Wakil Presiden Habibie pun disumpah sebagai Presiden baru.

Dengan berakhirnya Orde Baru yang cenderung represif, kini masyarakat seakan menghidup udara segar demokrasi. Namun demikian, manuver politik Habibie lewat Kabinetnya ini bisa kurang mendapatkan respons positif dari masyarakat. Akan tetapi, untuk menjawab tuntutan masyarakat Habibie mengeluarkan kebijakan berupa perangkat perundangan, pembebasan para tahanan politik, pembukaan kebebasan pers, kebebasan mendirikan Partai Politik dan pembaruan hukum, dan hak asasi manusia. Dibidang ekonomi, Habibie pun berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan tingkat inflasi, melaksanakan pemulihan ketersediaan keterjangkauan ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan, restrukturisasi Perbankan, dan perbaikan kurs rupiah. Kebijakan pembebasan tahanan politik sedidkit banyaknya mengangkat citra pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-niali demokratis. Dukungan atas kebijakan ini tidak hanya datang dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Manuver Habibie mengadakan berbagai perubahan politik untuk mendogkrak simpati rakyat terhadap pemerintahannya lambat lau melahirkan harapan positif rakyat terhadap eksistensi pemerintah yang dipimpin Habibie. Inilah peluang baru bagi masyarakat Banten untuk merealisasikan keinginan yang lama terpendam.

Sehari setelah Presiden Soeharto lengser, ribuan masyarakat Banten yang dipimpin oleh H. Embay Mulya syarif dan sejumlah tokoh muda Banten mendatangi Senayan untuk menyatakan dukungan kepada B.J. Habibie. Ketika dilakukan Sidang Istimewa pada tanggal 10 November 1998, pemerintah memutuskan diadakannya (Pengamanan Swakarsa) untuk mengamankan jalannya Sidang. Sekali lagi, rombongan warga Banten datang untuk ikut menjadi Pam Swakarsa (Mansur, 2001:124).

Pada awal tahun 1999, Presiden BJ. Habibie merencanakan kunjungan kerja ke Banten pada akhir bulan Januari 1999, H. Embay Mulya Syarif dengan disertai beberapa Kyai dan beberapa tokohnya dipanggil ke Istana Presiden dalam rangka persiapan kunjungan ini. Sebagaimana direncanakan pada hari Jum'at 5 Februari 1998 Presiden Habibie berkunjung ke Banten. Tempat pertemuan yang dipilih adalah Pondok Pesantren Daul Iman Pandeglang yang dipimpin K.H. Aminuddin Ibrahim . Sesuai dengan skenario yang dirancang Gubernur Jawa Barat dan para Menteri yang datang yaitu Mensesneg Akbar Tandjung, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menteri Agama Malik Fajar, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Mengengah Adi Sasono. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Iman K.H. Aminudin Ibrahim mengusulkan agar wilayah eks Keresidenan banten ditingkatkan menjadi Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, Presiden BJ. Habibietidak menolak usulan itu, hanya menyatakan bahwa usulan itu harus melalui mekanisme konstitusional. Usul serupa diajukna oleh K.H. Mansur Muchjidin dalam acara dialog Presiden BJ. Habibie dalam kunjungan itu sama seperti ketika di Pandeglang (Mansur, 2001:127).

Masyarakat Banten merasa mendapat angin segar dengan respon Presiden RI ke-3 itu. Hal itu diberitakan di berbagai media cetak di Banten dan media elektronik. Surat kabar mingguan Banten Express, memuat berbagai berita tentang kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan rencana pembentukan Provinsi Banten, juga artikel-artikel yang mendukung rencana itu. Keinginan masyarakat Banten untuk mewujudkan Provinsi Banten,ternyata benar dimanfaatkan benar oleh partai-partai yang sedang berkampanye menjelang Pemilu. Misalnya saja Partai MKGR, dalam kampanye di Pandeglang jelas-jelas menyatakan sangat mendukung keinginan masyarakat Banten tersebut. Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga melakukan kampanye di Pandeglang, menyatakan hal yang sama. Bahkan Partai Amanat Nasional (PAN) berani berkampanye : "PAN menang, Provinsi Banten jadi !" (Mansur, 2001:130 ; wawancara dengan Indra Abidin, 20 Agustus 2003).

Pada awal tahun 1999, dengan mengambil tempat di Kampung Gardu Tanjak, Pandeglang, diselenggarakan hala-bilhalal Yayasan Sumur Tujuh dan reuni para mantan siswa SMP Pandeglang. Dalam kesempatan itu, Ekky Syahruddin, berbicara soal reformasi. Ia antara lain menganjurkan agar masyarakat Banten memanfaatkan peluang reformasi, untuk membuka kembali wacana pembentukan Provinsi Banten. Pertemuan semacam itu juga dilakukan di SMA Alalnys Kimia di Serang dan ternyatta pertemua itu selangkah lebih maju. Peserta pertemuan merencanakan unjuk rasa ke DPR di Jakarta. Beberapa hari setelah pertemuan itu, dengan menggunakan liam buah bus para pemuda Banten berangkat ke DPR di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Banten. Hanya saja karena tidak terencana dengan matang, unjuk rasa ini tidak menghasilkan apa-apa. Namun, setidaknya hal ini sebagai langkah awal kaum muda Banten untuk membuka wacana lanjutan tentang Provinsi Banten (wawancara dengan Indra Abidin, tanggal 2 September 2003 di Jakarta).

Langkah selanjutnya yang lebih terarah dilakukan kaum muda di Serang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI). Berbagai pertemuan, diskusi, dilangsungkan di rumah H. Sanuri Al-Mariz di Kompleks DPRD Serang. Para pemuda ini juga melakukan kunjungan kepada pemuka intelektual seperti H.M.A. Tihami, Rektor STAIN Serang, Hasan Muarif Ambary, Kepala Puslit Arkeolog Nasional. Selanjutnya dilakukan pertemuan di Hotel patra jasa, Anyer yang menghasilkan Panitia Musyawarah masyarakat Banten dengan Ketuanya Agus Najiullah Ibrahim didampingi Aenk Chaerudin dan Udin Saparudin. Beberapa pengusaha Banten diminta kontribusi untuk pembiayaan musyawarah. (wawancara dengan Indra Abidin, yang juga hadir dalam pertemuan itu).

Atas gagasan K.H. Irsyad Djuwaeli, Ketua Matla'ul Anwar banten, didirikanlah Kelompok Kerja-PPB, beberapa tokoh masyarakat ikut bergabung di dalamnya. Berbagai pertemuan dilakukan untuk membuat perencanaan-perencanaan tentang pembentukan Provinsi Banten. Rupanya, bukan hanya kelompok ini yang memikirkan tentang PPB, berbagai kelompok lain muncul. Pada pertengahan Juli 1999 dengan diketuai oleh H. Uwes Qorny. Kegiatan pertamanya adalah mengadakan rapat akbar bertempat di Alun-alun barat Kabupaten Serang. dalam rapat itu dibacakan Deklarasi Rakyat Banten 1999 yang ditandatangani oleh 30 orang tokoh Banten, antara lain Uwes Qorny, Uu Mangkusasmita, Djajuli Mangkusubrata, Gunawan, Sofyan Ichsan, dan lain-lain. Deklarasi itu berbunyi sebagai berikut :

" Bismillahirrohmanirrohiim Kami, Rakyat Banten, dengan ini menyatakan bahwa Propinsi Daerah Tk.I Banten sudah saatnya dibentuk. Hal-hal lain yang menyangkut legalisasi hendaknya diselenggarakan sesuai dengan peraturan dan perundannga-undangan yang berlaku dalam tempo yang secepat-cepatnya. Semoga Allah SWT, meridho'i perjuangan kami, ammien, Serang, Ahad 5 Robi'ul Tsani 1420/Minggu 18 Juli 1999," (Mansur, 2001:174-175)

Pengakuan pemerintah terhadap keinginan rakyat banten mulai tampak akhir bulan Juli 1999, Mendagri Syarwan Hamid dalam kesempatan wisuda Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di Jatinangor, menyatakan bahwa keinginan masyarakat Banten adalah sesuatu hal yang wajar dan perlu diproses. Pernyataan Mendagri ini disambut hangat masyarakat Banten. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1999 (Mansur, 2001:2001:134). Digelar Seminar Nasional " Mempertegas Proyeksi Terwujudnya Propinsi Banten," bertempat di Hotel Patra Jasa Anyer. Tampil sebagai pembicara adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, Ekky Syahruddin (Anggota DPR-RI), Irsyad Djuwaeli (Ketua PB Matla'ul Anwar), H.M.A.Tihami (Ketua STAIN SMHB), Kahumas Depdagri Herman Ibrahim, dan R. Gunawan. Para pembicara yang melihat dari masing-masing bidang menganggap bahwa Provinsi Banten memang layak diwujudkan (Supandri,2002:37; Masur, 2001:134-135). Dalam Seminar yang dihadiri para tokoh masyarakat Banten ini, yang penting adalah pengesahan Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB) yang diketuai Irsyad Djuwaeli, dengan Sekretaris Umum Rusli Ridwan, dan Bendahara R. Gunawan, dan duduk sebagai penasehat sejumlah tokoh seperti Ekky Syahruddin, H. Tubagus Bachtiar Rifa'i, Tubagus Chasan Sochib, Uwes Qorny, H. Embay Mulya Syarif, H. Djoko Munandar, Tubagus Farich Nahril, Djajuli Mangkusubrata, Uu Mangkusasmita, dan lain-lain (Supandri, 2002:37-38).

Sosialisasi untuk mendirikan Provinsi Banten terus digulirkan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Dalam berita-berita itu diungkapkan bahwa usaha untuk mendirikanProvinsi Banten sebenarnya sudah dimulai tahun 1953. Respons dan antusiasmeberbagai kalangan masyarakat terhadap ide PPB telah mendorong beberapa tokoh elite untuk mengkonsolidasikan diri secara lebih teratur, sistematis dan teroganisasi.

Sementara itu, gagasan tentang PPB bergulir terus. Masih pada bulan Agustus 1999 dibentuklah Badan Pekerja Komite PPB di Kampung Pari, Kecamatan Mandalawangi. badan ini bertugas menyusun kepengurusan di tiap Kabupaten. pada waktu itu disusun Pengurus Sub Komite- PPB (SK-PPB) Kabupaten Pandeglang dengan Ketua Aceng Ishak. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 28 Agustus 1999 diadakan pertemuan di Pondok Kharisma Labuan dan menghasilkan Forum Silaturahmi Warga Pandeglang 9Fosgalang) yang akan memperkuat perjuangan SK-PPB Pandeglang. Selanjutnya pada tanggal 11 September 1999, di Gedung Graha Pancasila Paneglang, SK-PPB Pandeglang dideklarasikan sekaligus pelantikan Pengurus Fosgalang. Organisasi ini diketuai oleh H. Djadjat Mudjahidin, Wakil Ketua K.H. Aminuddin Ibrahim, dengan Ketua Dewan Penasehat H.M. Zein, mantan Bupati Pandeglang, dalam acara itu SK-PPB Pandeglang mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya antara lain mendesak kepada Pemda dan DPRD Pandeglang untuk segera memproses pendirian Provinsi Banten (Mansur, 2001:144-145).

Aktifitas di Pandeglang ini sangat menarik terutama kemudian dikaitkan dengan pernyataan seorang tokoh yang bersifat legitimasi historis. Ia menyatakan bahwa kakeknya pernah berpesan bahwa bila ingin mewujudkan Provinsi Banten, kalau mau berhasil harus dimulai dari Pandeglang, di tutugan Pulosari. Oleh karena itu, ketika diadakan pertemuan di kampung Pari, ia merasa yakin akan berhasil, karena Tutugan Pulosari adalah bekas Kerajaan Salakanagara dahulu (Mansur,2001:145). Hal ini menarik karena pernyataan dibuat setelah Provinsi Banten berdiri, atau pernyataan bersifat post-eventum.

Pada tanggal 20 September 1999, pengurus SK-PPB Bandung Raya dibentuk, dengan Ketua : H. Muslim Djamaludin, Sekretaris Tb. Kun Maulawarman, pada saat yang sama dibentuk pula SK-PPB di Kabupaten Serang dengan Ketua: Achmad Sudirdja, menyikapi apa yang tengah terjadi di Banten, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai memperhatikan sikap karena kalau Banten berdiri sendiri, itu berarti sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang, belum lagi dampak lainnya. Rombongan unsur-unsur masyarakat Banten berupaya datang ke Gedung Sate untuk menyampaikan aspirasi mereka. Misalnya pada tanggal 4 Oktober 1999, Forban (Forum Pergerakan Banten) yang terdiri dari beberapa unsur organisasi mahasiswa kedaerahan yang berdomisli di Bandung antara lain Kumandang (keluarga Mahasiswa Pandeglang), Kumala (Keluarga Mahasiswa Lebak), KMC (kKeluarga Mahasiswa Cilegon), IMB (Ikatan Mahasiswa Banten), KMB (Keluarga Mahasiswa Banten), IKMB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Banten), dan Kamayasa (Keluarga Besar Mahasiswa Tirtayasa), salah satu Presidiumnya adalah Saefudi, dan sebagai kordinator divis aksi yaitu Iwan Ridwan, datang untuk berdialog dengan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 29 Oktpber 1999, Gubernur Jawa Barat H.R. Nuriana menyerahkan bantuan dari Yayasan "Saung Kadeudeuh" untuk masyarakat Banten, berupa bantuan uang muka rumah RSS bagi 156 karyawan golongan I dan II di Kabupaten Lebak, sebesar 218,4 juta. Dalam kesempatan itu, Gubernur mempertanyakan apakah keinginan untuk mendirikan Provinsi Banten itu merupakan keinginan segelintir elite atau memang keinginan rakyat?, Gubernur menyarankan agar diadakan referendum. Secara diplomatis Gubernur menyatakan bahwa ia tidak akan menghalang-halangi PPB, sepanjang itu dilakukan secara demokratis dan konstitusional (Pikiran Rakyat, 30 Oktober 1999).

Sebagai kelanjutan berdirinya KPPB, pada tanggal 2 November 1999 dibentuk Pengurus Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SK-PPB) di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, yang diketuai oleh H. Tamin HR dan pada hari yang sama dibentuk pula Pengurus SK-PPB di Cilegon yang diketuai oleh H. Zaidan Riva'i (Ketua DPRD Cilegon) (Supandri, 2002:47).

Dalam perjalanan waktu yang relatif cepat, ada dua organisasi PPB yang besar yaitu KPPB yang telah berdiri tanggal 18 Juli 1999 dan Pokja-PPB yang berdiri tanggal 1 Agustus 1999. Ketua kedua organisasi ini sam-sama berasal dari Rangkasbitung dan umur organisasi keduanya hanya terpaut dua minggu saja. Namun tampaknya ada ketidakcocokan di antara kedua ketuanya. Meskipun sudah ada upaya untuk mencari wadah koordinasi untuk mempersatuakn KPPB dan Pokja-PPB, agaknya tindakan Pokja-PPB dibalas oleh KPPB. Pada tanggal 6-7 November 1999 dilangsungkan Rapat Koordinasi (Rakor) KPPB yang dilaksanakan di Islamic Center, Serang dalam Rakor ini Pokja- PPB tidak diundang. Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari empat Kabupaten dan dua Kota di Banten. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 20-24 November 1999 di Pondok Kharisma Labuan, yang menghasilkan poko-pokok pikiran setebal 10 halaman, yang dirumuskan oleh Tim Sembilan yaitu Uwes Qorny, Eutik Suwarta, Aceng Ishak, H.E. Tjutju Suryalaga, Agus Aan Heryana, Yayat Hasrat Triana, Dede Biul, H. Djadjat Mudjahidin, dan K.H. Djunaedi. Pokok-pokok pikiran yang disebut "Buku Biru" itu disampaikan kepada DPRD se-Wilayah Keresidenan Banten, DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, DPR-RI, dan Presiden Abdurahman Wahid (Mansur,2001:162-173).

Perseteruan antara Pokja-PPB dengan KPPB meletup pada tanggal 27 November 1999, Tim Pokja PPB mengadakan pertemuan di Rumah Makan sari Kuring Cilegon. Dalam acara itu diundang para Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ekky Syahruddin,SE (anggota DPR-RI), H. Tubagus Farich Nahril, H. Tubagus Chasan Sochib dan lain-lain. Sementara, pengurus KPPB tidak diundang secara tertulis. Namu atas saran H. Tubagus Chasan Sochib, pengurus KPPB diminta hadir. Ternyata dalam pertemuan itu, para tokoh KPPB hanya menjadi penonton sehingga suasana pertemuan menjadi tegang. Ekky Syahruddin yang menjadi pemandu acara berusha mengharmonisasikan suasana dengan meminta Iwa Tuskana wakil KPPB untuk angkat bicara. Ketika berbicara itulah terdengar gelas pecah-pecah. Meskipun Ekky berusaha keras mengatasi situasi, para pengurus KPPB akhirnya meninggalkan acara sebelum pertemuan usai (Mansur,2001 155, juga wawancara dengan H.Tb.Farich Nahril pada tanggal 19 Agustus 2003). Pada malam itu diumumkan juga dana perjuangan yang berhasil dikumpulkan dari para Bupati, Walikota, dan para tokoh Banten.

Melihat sikap masyarakat Banten yang begitu antusias dengan PPB, wakil-wakil rakyat di Dewan tingkat Kabupaten-Kabupaten Keresidenan Banten cepat tanggap dengan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Pada tanggal 2 Desember 1999, DPRD Tk.II Serang memberikan Keputusan untuk menyetujui Pembentukan Provinsi Banten.

Isu tentang Provinsi Banten terus bergema, para tokoh Banten berusaha mendapatkan dukungan dari Mendagri. Kelompok Jakarta dan para tokoh Banten lainnya mendapat kesempatan untuk bertemu Mendagri Suryadi Sudirdja, setelah Menteri meresmikan pameran di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 3 Desember 1999. dalam pertemuan yang dilakukan di Restaurant Hotel tersebut, para tokoh Banten yang hadir adalah Tb. Farich Nahril, H. Mardini. H. Uwes Qorny, H. Irsyad Duwaeli, Aly Yahya, H.M.I. Tihami, dan H.Tb.Chasan Sochib. Mendagri memberikan saran bila rakyat Banten memang sudah bulat. H. Tb. Farich Nahril, masih ada hubungan keluarga dngan Ekky Syahruddin, yang sengaja datang dalam pertemuan itu, atas undangan Aenk Haerudin, anggota KAHMI yang menjadi pengurus Pokja-PPB. Namun, ia meninggalkan pertemuan sebelum acara selesai setelah melihat situasi yang diwarnai ketegangan antara KPPB dan Pokja-PPB.

Pada tanggal 5 Desember 1999, KPPB menggelar rapat akbar di Mesjid alun-alun Agung Banten Lama dengan tema "Melalui Munas Pembentukan Provinsi Banten Kita Tingkatkan Kesejahteraan Perekonomian Rakyat" . Dalam kesempatan itu Aceng Ishak membacakan "Deklarasi Nasional Pembentukan Provinsi Banten". Dalam acara deklarasi, yang dihadiri Uwes Qorny dan tokoh-tokoh KPPB ini, juga berhasil dikumpulkan ribuan tanda tangan masyarakat yang hadir di alun-alun, di atas kain spanduk sepanjang 25 meter. Teks Deklarasi yang dirancang oleh Tim KPPB itu berbunyi sebagai berikut :

"Kami rakyat Banten dengan ini menyatakan bahwa Propinsi Daerah Tingkat I Banten sudah saatnya dibentuk. Hal-hal yang menyangkut legalisasi hendaknya diselenggarakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam tempo secepat-cepatnya. Semoga Allah SWT. meridhoi perjuangan kami. Amien (Mansur,2001:174).

Dalam rekomendasi KPPB disebutkan bahwa KPPB adalah satu-satunya wadah masyarakat Banten untuk memperjuangkan Propinsi Banten. Mungkin hal ini bisa dianggap sebagai tindakan mengesampingkan Pokja-PBB yang diketuai K.H. Irsyad Djuwaeli atau menunjukan bahwa ada ketidakcocokan antara Pokja-PBB dengan KPPB, terutama menyangkut ketua umum kedua organisasi ini. Menurut beberapa sumber kedua organisasi ini memang berkompetisi untuk mendapat pengakuan sebagai satu-satunya wadah untuk memperjuangkan Propinsi BAnten (Mansur,2001:147-148, juga wawancara dengan Tb.Farich Nahril,19 Agustus 2003,dan keterangan tertulis H.Mardini, 11 September 2003).

Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1999, DPRD Tingkat II Lebak mengeluarkan surat keputusan persetujuan untuk PBB, diikuti kemudian pada tanggal 13 Desember 1999 oleh DPRD kabupaten Serang. Sehari kemudian, tanggal 14 Desember DPRD Kota Cilegon menyampaikan keputusan yang sama. Surat-surat keputusan ini tentu saja ditembuskan ke DPRD Jawa Barat dan DPR RI Jakarta, sebagaimana juga surat keputusan dari DPRD Tk II Pandeglang.

Pada tanggal 16 Desember 1999, rombongan ulama dan tokoh masyarakat Banten baik formal maupun informal datang untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Gedung Sate. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 1999, DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Bandung dan mempertanyakan masalah ini kepada Gubernur Jabar. Dalam kesempat itu, Gubernur menjelaskan bahwa peluang PBB cukup terbuka, asalkan keinginan itu merupakan keinginan masyarakat Banten yang diproses secara demokratis dan konstitusional, dan secara politis disetujui oleh DPRD setiap kabu[paten/ kotamadya.

Pada tanggal 9 Januari 2000 diselenggarakan aacara memperingati Haul Sultan Maulana Hasanudin di kediaman K.H. Tb. A Sadzili Wasi, pimpinan Pondik Pesantren Al-Qur'aniyah Banten yang berada dalam kompleks Masjid Agung Serang. Dalam kesempat itu, Akbar Tanjung yang hadir selaku Ketua DPR-RI menyatakan dukungan atas pembentukan Propinis Banten. Sementara itu DPRD Tingkat II Banten yang telah menyetujui PBB adalah Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, dan Lebak. Tanerang saat itu masih belum memberikan persetujuannya ( Mansur, 2001:183).

Selanjutnya di Bandung, ketika Ketua DPR RI sudah menyatakan sikap mendukung PBB, DPRD Propinsi Jawa Barat pun akhirnya menyetujui untuk dibentuknya Undang-undang PBB. Namun, Gubernur Jawa BArat tidak begitu saja menyetujui. Pemda Propinis Jabar, pada awal Januari 2000 meminta kepada Bappeda Jabar untuk mengadakan studi kelayakan bakal Propinsi Banetn. Bappeda Jabar meminta Kusnaka Adimihardja, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Yudistira Garna, Guru Besar Antropologi Ahli Baduy dari Universitas Padjadjaran, dan Nina Herlina Lubis, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, untuk membuat kajian sosial budaya dan sejarah Banten. Sebagai akademisi, ketiga pakar membuat kajian obyektif sesuai bidang masing-masing.

Isu PBB terus bergulir dalam berbagai temuan formal maupun informal seperti pengajian, training pengkaderan aktivitas, dalam seminar, diskusi serta pertemuan para ulama dan berbagai kalangan lain. Dalam berbagai kegiatan ini pengembangan semangat korps, solidaritas, dan perasaan senasib sepenanggungan menjadi sesuatu yang penting. Perasaan ini dikembangkan para tokoh Banten dengan mengekspos isu etnisitas bahwa Banten itu berada dengan periangan. Secar historis Banten mempunyai jalan sejarahnya sendiri yang berbeda denag sejarah Priangan yang sempat dijajah Mataram.Sementara Banten sempat berjaya dengan kesultanannya. Bahkan sejak lama Banten dan Periangan itu berhadapan baik secara langsung aupun tidak langsung. Pada zaman kolonial para pamong praja Priangan dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Seperti telah dikemukakan bahwa dalam gerakan sosial yang mewabah di Banten pada abad ke-19, yang dijadikan sasaran adalah para pejabat kolonial dan pamong praja. Dan permusuhan ini berlanjut sampai zaman kemerdekaan sengan terjadinya pengusiran birokrat Priangan oleh kaum revolusioner Banten. Pada zaman Orde Baru malah Banten merasa dijajah kembal para birokrat Priangan yang menjadi para bupati dan pejabat. Dengan format dan struktur poltik yangbersifat sentralistis, penempatan pejabat-pejabat penting di daerah seperti bupati dan walikota sangat ditentukan oleh selera pusat atau propinsi sehingga tidaj aneh jika jabatan-jabatan itu hampir selalu merupakan porsi pejabat dari Priangan. Dengan jabatan puncak di daerah yang dikuasai pejabat dari Priangan tidak sedikit jika rekrutmen pegawai pun banyak dari orang Priangan juga sehingga KORPI diplesetkan menjadai "Korp Priangan". Ketua STAIN Hasanuduin, mencontohkan bagaiman porsi pengisian pegawai di kampanye menjadi sepenuhnya wewenang orang propinsi tanpa ada kemampuan pihaknya untuk merekrtu pegawai sesuai kebutuhannya. Wakil Ketua KPPB,Djajuli Mangkusubrata di hadapan tim DPRD di Serang pernah menyatakan, "Rakyat Banten lebih baik hidup merdeka dalam Propinsi Banten sekalipun serba kekurangan dahulu dari pada hidup serba ada tapi tetap "dijajah" oleh propinsi lain. Hal yang sama sebagaimana dikatakan Guru Besar UNTIRTA Suparman Usaman, dengan mengutip pahlawan Filipina, Jose Rizal bahwa, "Lebih baik hidup di neraka tapi merdeka dari pada hidup di surga tapi "dijajah". Barangkali satu hal cukup mengagetkan, dipintu rumah seorang penduduk Baduy luar, tertempel stiker bertuliskan "Propinsi atau Mati".

Tb.H. Farich Nahril, MBA mengajak H. Mardini dan Muchtar Mandala, untuk ikut serta dalam perjuanagan pembentukan Propinsi Banten. Mereka berusaha mencari penyelesaian yang tepat untuk mengkoordinasikan semua elemen yang terkait dengan PBB, termasuk merukunkan Pokja-PBB dan KPPB. Mereka bertiga melakukan pertemuan di Hotel Arya Duta Jakarta. Para tokoh ini sepakat untuk mengundang kedua kubu yang terlibat konflik. Dalam pertemuan berikutnya, tanggal 18 Januari 2000, di tempat yang sama, ternyata hanya KK. Irsyad Djuwaeli yang memenuhi unangan Farich dan kawan-kawan. Meskipun belum berhasil mempertemukan kedua tokoh itu, tetapi persoalan agaknya sudah jelas. Kedua kelompok besar itu, saling mengkalim sebagai wadah satu-satunya untuk memperjuangkan Propinsi Banten. Padahal menurut kubu Irsyad Djuwaeli, KPPB bertugas melakukan sosialisai PBB ke tingkat grass-root, sedangkan POKJA-PBB bertugas mempersiapkan SDM dan SDA dalam rangka PBB (Mansur,2001:176, juga wawancara dengan Tb. H. Farich Nahril, 19 Agustus 2003 dan keterangan tertulis dari H. Mardini, 11 September 2003). Namun yang tampak ke permukaan adalah pesaingan antara kedua kelompok itu. Apabila dalam satu kelompok terlontar satu gagasan utnuk menyelenggarakan kegiatan, tiba-tiba kelompok lainnya mendahului mengadakan kegiatan, tiba-tiba kelompok lainnya mendahului mengadakan kegiatan tersebut. Dalam pandangan Tb.Farich Nahril dan kawan-kawan, konflik antara KPPB dan Pokja-PBB inisangat kontra-produktif dalam mewujudkan PBB. Itulah sebabbya konflik harus segera diakhiri secara 'win-win solution." Selanjutnya, atas usaha H.Mardini, Ketua KPPB H.Uwes Qorny akhirnya bersedia untuk bertemu dengan ketua Pokja-PBB KH. Irsyad Djuwaeli. " Kelompok Jakarta" akhirnya berhasil "merukunkan" kedua tokoh yang berseteru itu dalam acara silaturahmi yang diadakan di Restoran Jepang Shima, di Hotel Arya Duta Jakarta. Dalam pertemuan itu, selain ketiga pemrakarsa, hadir pula cendikiawan Banten, H.MA Tihami, dua anggota DPR RI asal Banten yaitu Ekky Syahruddin danAly Yahya, serta tokoh-tokoh dari kedua kubu yaitu Hasan Alaydrus, H.Segaf Usman, Udin Safarudin, Aenk Haerudin, H. Bay Mulyadi Jayabaya, Uu Mangkusasmita, dan lain-lain yang berjumlah sekitar 15 orang. Dalam kesempatan itu, Muchtar Mandala mengusulklan utnuk mengadakan silatuhrami besar-besaran di tempat peristirahatannya di Kampung Nyimas Ropoh di Pandeglang.

Sementara itu, meski agak terlambat, mengingat adanya tarik-menarik antara yang pro dan kontra di Kabupaten Tangerang, baru pada tanggal 22 Januari 2000, Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat Pernyataan Persetujuan untuk Pembentukan Propinsi Banten.

Para tokoh Banten bergerak terus menggalang dukungan dari elite Banten yang berada di luar Banten, seperti Bandung, Bogor, dan Jakarta. Hasilnya cukup positif, meskipun tentu saja tidak sedikit elite yang dengan berbagai alasan tidak tertarik untuk mendukung PBB. Akan tetapi, pada akhirnya kebanyakan elite Banten bersikap mendukung. Salah seorang tokoh Banten yang tinggal di Jakarta adalah Tb. H.Tryana Sjam'un. Ia mantan bankir yang juga pengusaha serta menjadi pemegang saham dan komisaris di berbagai perusahan ini.Ia tampil menjadi motor penggerak dari berbagai kegiatan yang berskala nasional dalam rangka mewujudkan Propinsi Banten. Awal keterlibatannya secara langsung dimulai ketika Uwes Qorny Sjam'un, sebagai pengusaha yang biasa dahulu studi kelayakan tentang PBB. Studi kelayakan harus dilakukan oleh tim independen.

Ketika ia bertemu kembali dengan sahabatnya itu, Uwes Qorny menyatakan, bahwa kajian seperti itu akan memakan waktu terlalu lama, sementara PBB harus dicapai dalam waktu secepatnya.

Sesuai engan kesepakatan di Hotel Arya Duta tanggal 18 Januari 2000, mengadakan acara hala-bihalal di kampung Nyimas Ropoh, Pandeglang. Bertindak sebagai tuan rumah adalah H. Muchtar Mandala Menurut tuan rumah, dalam buku tamu tercatat sebanyak 540 orang yang hadir; ditambah dengan panitia dan tamu-tamu yang tidak mengisi buku tamu, diperkirakan jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 600 orang. Mendagri Surjadi Sudirdja, yang hadir atas usaha H. Mardini, dalam sambutannya mengatakan bahwa selama hidupnya baru kali ini menyaksikan begitu banyak tokoh Banten dapat berkumpul bersama. Memang, "Pertemuan Nyimas Ropoh" dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari para ulama, para pendekar, ibu-ibu yang tergabung dalam IWABA ( Ikatan Wanita Banten), pemuda, mahasiswa, para tokoh masyarakat baik yang ada di Banten maupun yang berada di luar Banten, para Bupati se-Banten, serta para ketua DPRD se-Banten. Dalam pertemuan silatuhrahmi ini, yang bertindak sebagai pengundang yaitu Uwes QOrny,Irsyad Djuwaeli, an H. Mardini. Sementara itu, para tokoh Banten yang hadir antara lain Mendagri Letjen (purn) Suryadi Sudirdja, Ketua KAHMI Jaya, Tb. Farich Nahril, Tb.H. Tryana Sjam'un, Anggota DPR-RI Ekky Syahrudin, H.M.Aly Yahya, dan Umbu Saraswati, cendekiawan asal Banten Rony Nitibaskara, Mustopadidjaja, danH.MA Tihami, pengusaha H.Tb. Chasan Sochib, Ajat Sudrajat, H.Hariri Hady, artis Muni Cader dan Dedy Gumelar (Miing Bagito), H. Aceng Ishak , H. Djadjat Mudjahidin, Elwa Tuskana, H. Djuwanda, H.Bay Mulyadi Jayabaya, para ulama KH.Aminuddin Ibrahim. LML,KH. Yusuf, dan H. Embay Mulya Syarif, H. Irja Karis, H.Mansyur Muchjidin, H.Tb. Aat Syafaat, Uu Mangkusamita, H,Djajuli Mangkusubrata, Agus Najiullah, Tb.Encep Hadimulyana. Para pejabat Banten yang Hadir antara lain Bupati Pandeglang Yitno, Bupati Lebak Yas'a Mulyadi, ketua DPRD Pandeglang, Encep Daden Ibrahim, dan Ketua DPRD Kab. Tangerang. Tokoh lainnya yaitu, Dadang, Aceng Ishak, Hariri Hadi, Sudradjat, Harun Kamil, Palgunadi, dan lain-lain.

Sebagai puncak acara dibacakan "Deklarasi Nyi Mas Ropoh" yang dibacakan oleh Encep Daden Ibrahim, Ketua DPRD Pandeglang dengan didampingi oleh ketua-ketua DPRD se Banten. Hal ini dapat dipandang sebagai dukungan resmi dari semua Ketua DPRD Tingkat II Karesidenan Banten, yang hadir dalam acara itu. Isi pernyataan itu sebagai berikut :

1. Kami warga masyarakat Banten senantiasa konsisten untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kami warga masyarakat Banten mendesak lembaga legislatif dan eksekutif, baik di daerah maupun di pusat, untuk segera mewujudkan Banten sebagai propinsi, serta kami siap berpegang teguh menerima amanat aspirasi masyarakat akan terbentuknya Banten propinsi.
3. Kami warga masyarakat Banten bersepakat untuk tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam rangka merealisir amanat tersebut sesuai dengan harapan masyarakat Banten sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Banten. Demikian surat pernyataan sikap bersama ini kami buat dengan sebenar -benarnya tanpa ada intervensi tanggungjawab akan terciptanya masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Semoga niat ini selalu ada dalam lindungan Allah Swt. Amin (Mansur,2001:180-181).

Suasana pertemuan itu menyiratkan bahwa mereka yang hadir pada umumnya merasakan kobaran semangat para peserta dan tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa persaudaraan yang begitu menyatu, kompak bersatu untuk satu tujuan yang tidak mungkin dapat dibendung lagi yaitu semangat "Banten harus menjadi Propinsi".Beberapa peserta merasa yakin dengan semangat seperti ini Banten "pasti" jadi Propinsi, bahkan kalau melihat suasana pertemuan waktu itu, ada semacam perasaan seakan Banten benar-benar telah menjadi Propinsi.

Seperti telah disepakati dalam pertemuan di kampung Nyimas Ropoh, para tokoh Banten menemui ketua DPR RI pada tanggal 25 Januari 2005. Rombongan berkumpul lebih dahulu di Permata Hijau untuk mematangkan rencana kemudian berangkat bersama-sama ke gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Tokoh-tokoh masyarakat Banten yang hadir yaitu Pimpinan DPRD sewilayah Banten, H.Uwes Qorny, Tb. H.Farich Nahril, H.Muchtar Mandala, H. Mardini, Tb.H.Tryana Sjam'un, Irsyad Djuwaeli, Tb.Chasan Sochib, KH.Aminuddin Ibrahim, H.Tb. Aat Syafaat, Djunaedi As'ad, dan lain - lain. Para tokoh Banten ini diterima dengan baik oleh Ketua DPR RI Akbar Tanjung yang didampingi beberapa pimpinan DPR lainnya di Gedung Nusantara III di Lantai.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI menyatakan bahwa dilihat dari tuntutan masyarakat, urgensi usul PBB itu sangat tinggi sehingga DPR akan berupaya agar aspirasi tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Usai pertemuan itu, rombongan yang berjumlah sekitar seratus orang itu dijamu makan siang oleh Tb. H. Tryana Sjam'un di Restoran Lagoon Hotel Hilton Jakarta. Pada saat itu dibicarakan tentang strategi dan langkah-langkah lanjutan serta anggaran biaya yang dperlukan untuk berbagai kegiatan PBB karena tidak mungkin suatu organisasi bisa berjalan tanpa dukungan finansial. Pada malam harinya, Tryana Sjam'un mengundang makan malam beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan siang itu dirumahnya di Kemang Selatan. Dalam kesempatan itu, Tryana Sjam'un menyeahkan sejumlah uang kepada H. Mardini untuk kegiatan PP. (keterangan tertulis H.Mardidi 11 September 2003).

Pertemuan "Kelompok Jakarta" selanjutnya dilakukan di rumah Tb. H.Farich Nahril di Permata Hijau. Sebagai seorang organisatoris kawakan, ia menekankan perlunya perencanaan yang baik yang pasti harus ada dukungan finansial yang cukup. Maka Ketua KAHMI jaya ini mengontak para pengusaha asal Banten yang dikenalnya. Dalam pertemuan di Permata Hijau itu, Tb. Farich Nahril mengusulkan dibentuknya wadah yang berfungsi sebagi "koordinator" organisasi-organisasi dan elemen-elemen yang terkait dengan PBB. Para pengusaha asal Banten itu kemudian membentuk wadah yang disebut "Koordinator Himpunan Pengusaha Banten", yang anggotanya terdiri dari Tb.Farich Nahril, H. Muchtar Mandala, Tb. H.Tryana Sjam'un, KH. Irsyad Djuwaeli, Tb.H. Chasan Sochib, H. Mardini, dan lain-lain.

Pada tanggal 4 Februari 2000, para pengusaha Banten di atas mengundang para tokoh masyarakat Banten untuk menghadiri pertemuan dirumah Tb.H.Tryana Sjam'un, di Jalan Kemang Selatan VIII Jakarta. Bertindak sebagai panitia pengundang adalah Tb.Farich Nahril dan H.Mardini. Dalam pembukaan rapat, H. Mardini menyampaikan perlunya dibentuk wadah berupa organisasi dan perlunya seorang tokoh yang bakal memimpin organisasi ini. Sebagaian besar peserta pertemuan itu hampir menyepakati dibentuknya wadah Himpunan Pengusaha Banten, yang memang telah dibentuk sebelumnya. NamunH.Muchtar Mandala, mengusulkan wadah yang lebih tepat untuk menyatukan kelompok-kelompok perjuangan PBB ia mengusulkann agar wadah itu dinamai Badan Koordinasi Pembentukan Propinsi Banten (Bakor-PBB). Rapat juga menyepakati Tb.H.Tryana Sjam'un sebagai Ketua Umum Bakor-PBB, yang diterima para hadirin secara aklamasi sebagaiketua Umum Bakor-Banten dan Tb. H.Farich Nahril sebagai Sekretaris Umum dan H. Mardini sebagai Bendahara Umum. Dalam rapat penyempurnaan pengurus di Jalan Penglima Polim Raya No.49 Jakarta ditetapkan nama wadah tersebut sebagai Badan Koordinasi Pembentukan Propinsi Banten (Bakor-PBB), yang beranggotakan semua unsur pergerakan perjuangan Propinsi Banten yang berada di wilayah Banten dan sekitarnya termasuk yangada di Jakarta, Bandung, Bogor, dan Lampung.

Dalam gerakan PBB, tidak bisa dilupakan peran mahasiswa sebagaimana juga ketika terjadi penggantian Orde Lama oleh Orde Baru, kemudian pergantian Orde Baru, peran mahasiswa sangat signifikan. Demikian juga dalam gerakan PBB, kontribusi mereka cukup penting. Para aktivis mahasiswa ini mengkonsoli-dasikan diri ke dalam berbagai kelompok dan forum untuk maksud membantu mengaktualisasikan pembentukan Provinsi Banten ini baik yang ada di Banten sendiri maupin di luar Banten seperti, mulai dari Senat Mahasiswa Untirta,STAIN, IAIB, AMIK, dan Akperta di Banten hingga organisasi-organisasi mahasiswa di luar Banten seperti di Depok: Fakultas UI, di Bandung: Forum pergerakan Mahasiswa Banten (FORBAN), Kumala, Kumandang, Kumayasa, IMB, IKMB, KMB, HMB, dan Himata, serta di Bogor: Gerakan Mahasiswa (GEMA) (Mulyana, 2000:314).

Tidak ketinggalan juga adalah warga Banten di luar Banten yang turut terpanggil untuk mengkonsolidasikan diri atau setidaknya lebih eksis setelah adanya isu ini seperti warga Banten yanga ada di Bandung (Riwaban), Warga Banten Jakarta, Cianjur, Lampung dan lain-lain. Pengorganisasian gerakan semacam ini tentu saja menjadikan upaya-upaya untuk mencapai sasaran gerakan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan mendesakan dukungan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga politik formal baik di tingkat regional, lokal maupun nasional (Mulyana, 2000:315).

Pada bulan Mei dilakukan rapat Pansus dengan mengundang pemerintah. Waktu itu pemerintah meminta penundaan UU Pembentukan Provinsi Banten karena pembentukan DPOD belum selesai. Tentu saja penundaan itu membuat masyarakat Banten kesal hingga ada yang mengancam akan menutup jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta atau mengancam akan memadamkan PLTU Surlayala dan memblokir penyebrangan Merak-Bakauheni (Mansur, 2001:2004-241)

Pada tanggal 8 Juni 2000, Ketua Dewan Penasehat Bakor-PBB Tb. H. Chasan Sochib bersama unsur Muspida se-Wilayah I Karesidenan Banten dan tokoh-tokoh masyarakat Banten mengadakan pertemuan untuk pamit kepada Gubernur Jawa Barat pertemuan dilangsungkan di Gedung Dispenda Jawa Barat di jalan Soekarno Hatta. Dalam kesempatan itu, Gubernur HR Nuriana belum bisa mengatakan soal setuju atau tidak karena hasil penelitian DPOD pun belum ada. Di antara peserta pertemuan, ada yang merasa kurang setuju dengan pernyataan Gubernur JAbar itu sehingga keluar ruangan. Setelah pertemuan itu, Tb. H. Chasan Sochib spontan mohon izin untuk pamitan keliling ke daerah-daerah Tingkat II Jawa Barat, Bogor, Cirebon, Purwakarta, dan Garut. Safari perpisahan itu dilakukan tanggal 20-23 Juni 2000 (Mansur, 2001:261-271).

Ketika akhirnya DPOD terbentuk, Bakor-PBB pun bergerak cepat. Lobby demi lobby dilakukan pimpinan Bako-PBB kepada para mentri yang menjadi anggota DPOD yaitu, Menteri Otda Ryaas Rasyid dan Mentri Hukum / Perundang-undangan dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Dalam rapat DPOD, akhirnya semua mentri memutuskan bahwan wilayah Banten layak menjadi Provinsi (Mansur, 2001:242).

Pada tangga 18 Juli 2000, para tokoh Banten melakukan kunjungan silaturahmi kepada Presiden Abdurahman Wahid di Bina Graha. Beberapa tokoh Banten yang berbicara kepada Presiden, antara lain Tb. H. Triyana Sjam'un dan Aly Yahya. Dalam Kesempatan itu, Presiden menyatakan bahwa hasil sidang DPOD sudah diterimanya dan sudah ditandatangani. Pada kesempatan itu pula Presiden menyatakan bahwa leluhurnya, dari delapan generasi lalu, berasal dari Tanara. Jadi ia masih memiliki hubungan kerabatan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani(Mansur, 2001:243-244).

Tim DPOD mengundang Bakor-PBB untuk mendengarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim LJPI. Kajian ini dilaksanakan atas kajian Tim DPOD. Pada tanggal 29 Agustus 2000, Bakor-PBB diundang oleh Pansus DPR-RI untuk membicarakan finalisasiPembentukan Provinsi Banten. dalam kesempatan itu, Ketua Pansus, Amin Aryoso menyatakan dengan modal dari mana Banten akan bisan berjalan sebagai Propinsi.dalam kesempatan itu, Ketuan Umum Bakor-PBB, Tb. H. Tryana Sjam'un yang didampingi Ketua Bakor-PBB, H.Uwes Qorny, menegaskan bahwa Banten telah siap menjadi sebuah Provinsi. Saat itu, Tryana denganmenitikan air mata menjawab, bahwa untuk menjalankan Provinsi yang baru itu, jika dianggap perlu, masyarakat Banten akan iuran. (Wawancara dengan Tb.H. Tryana Sjam'un, tanggal 2 September 2003).

Pada tanggal 5 September 2000 Mendagri Suryadi Sudirdja, bersama Tim DPOD, didampingi bakor-PBB mengadakan peninjauan kelapangan yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Dalam peninjauan ke lapangan ini hadir antara lain Menotda Ryaas Rasyid, Menhankam, dan Gubernur HR Nuriana. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengekspos hasil studi kelayakan yang dilakukan LJPI. Untuk meng-counter hasil kajian LIPI yang agak kurang menguntungkan Bantenitu, Dodi Nandika dan Dedi Barnawijaya, anggota Tim Pakar Bakor-PBB, menyampaikan hasil lokakarya Bakor-PBB di Hotel Hilton tanggal 19-20 Agustus 2000, Selanjutnya, Ketua Umum Bakor-PBB Tb. H. Tryana Sjam'un menyampaikan pandangan akhir tentang PBB didepan Tim DPOD. Pertemuan di Pandeglang ini menghasilkan satu keputusan bulat untuk menyetujui dan mendukung dibentuknya Provinsi Banten.

Dengan demikian dari aspek politis, ekonomis, sosio kultural, konsepsional dan yuridis konstitusional, RUU tentang Pembentukan Provinsi Banten telah memenuhi semua persyaratan sehingga siap untuk di sahkan menjadi UU yang akan dilakukan lewat pembicaraan Tingkat IV/ pengambilan keputusan DPR pada akhir bulan September 2000. Akan tetapi, karena pada akhir September 2000 Dewan sedang menjalankan reses, maka disepakati Pembicaraan Tingkat IV dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2000, yang didahului dengan Pembicaraan Tingkat III pada tanggal 3 Oktober 2000 dan hal ini telah memperoleh persetujuan Badan Musyawarah pada tanggal 7 September 2000 (Mulyana, 2003:342-343).

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2000 diadakan rapat Pansus. Dalam rapat itu pemerintah telah melaporkan bahwa persyaratan-persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi sehingga Pemerintah dapat menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Banten telah dibaca dan disetujui untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat IV ke esokan harinya, yaitu tanggal 4 Oktober 2000, guna mendapatkan persetujuan DPR yang selanjutnya dapat disampaikan kepada Pemerintah untuk di undangkan.

Pada hari Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman Gedung DPR RI hari itu mengadakan Rapat Paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Banten. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung ari pukul 9.00 berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang no 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Semua Fraksi DPR RI menyetujui secara bulat pengesahan itu. Fraksi Golkar yang menjadi motor usulan inisiatif ini mengharapkan agar strategi kebijakan pembangunan Banten harus meliputi tiga hal, pertama, pemberdayaan masyarakat sebagai inti filosofi "daerah membangun". Kedua, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan potensi sumber daya Banten dengan menerapkan model pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat luas, keterbukaan, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, demokratis, responsif, jujur dan adil. Ketiga, pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan karakteristik wilayah, SDA, adat budaya, teknologi, norma agama dan moral serta kemampunan manusia dan masyarakat.

Dalam kata sambutannya Mendagri Suryadi Sudirdja mengatakan bahwa, Pemrosesan pembentukan Provinsi Banten pada khsususnya dan juga pemekaran daerah-daerah lain pada umumnya hanya dapat memberikan suatu pekajaran yang baik bagi kita semua, dalam menghadapi kasus serupa pada masa mendatang. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa dalam hendak menetapakan suatu kebijakan, terlebih-lebih yang akan menyangkut kepentingan publik, mestinya kita sepakat perlu adanya mekanisme konsultasi dengan masyarakat, saran dan pendapatnya sehingga apabila kebijakan itu diambil, masyarakat telah siap dan lebih dari itu dapat memberikan dukungan.

Kedua, bahwa proses penetapan kebijakan, dalam hal ini untuk menetapkan suatu Daerah Otonom baru, proses pengkajian dan penelitian merupakana suatu keharusan untuk dilakukan, dengan menggunakan " metodologi dan teknologi penelitian yang benar dan tepat serta memperlihatkan persyaratan dan kriteria yang berlaku sehingga kebijakan itu secara objektif dan rasional dapat dipertanggung jawabkan yang pada akhirnya keputusan yang di ambil dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, bahwa situasi dan kondisi untuk menetapkan suatu keputusan perlu diperhatikan, jangan sampai dukungan masyarakat cukup, kajian sudah benar, maksudnya baik, namun momentumnya tidak tepat sehingga semuanya tidak dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Seperti kasus pemekaran Irian Jaya, yang hingga kini masih diperlukan pematangan kondisinya untuk dapat dilaksanakan secara penuh.

Keempat, bahwa pemekaran suatu darah jangan sampai kontra produktif, yang justru berbalik pada suatu saat akan terpaksa membuat keputusan lagi untuk menggabungkan kembali ke daerah induk, bahkan untuk di hapuskan.

Kelima, bahwa pengaturan dan penyusunan pemerintahan pada era desentralisasi dan otonomi sekarang ini tidak semata-mata untuk mewujudakan tujuan administratif saja, tetapi juga harus menciptakan peluang terbangunnya sistem demokrasi yang sehat dan berdanyanya masyarakat sehingga mampu berprakarsa dan berperan serta dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, yang esensinya agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat terselenggara secara efisien, efektif dan produktif, maka kewenangan pemerintahan daerah yang langsung atau setidak-tidaknya yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, bila kebijakan pemekaran daerah akan lebih efektif, tentunya lebih memprioritas pada pemekakran Kabupaten daripada Propinsi.

Tidak dapat dibayangkan betapa gembiranya masyarakat Banten ketika akhirnya Propinsi Banten yang diperjuangkan itu lahir sudah. Para tokoh pejuang Banten berangkulan, bersalaman sambil mengucapkan "Selamat", bahkan ada yang menitikkan air mata keharuan. Ribuan rakyat Banten histeris sambil memekik "Allaahu Akbar!", "Hidup Propinsi Banten!", "Hidup DPR!". Para ulama memanjatkan doa, dan bersujud syukur di pelataran Gedung DPR RI yang megah itu. Ketua Umum Bakor-PBB Tb. Tryana Sjam'un berkomentar: "Hidup Provinsi Banten!" "Hidup DPR". Para ulama memanjatkan do'a, dan bersujud syukur di pelataran Gedung DPR RI yang megah itu. Ketua Umum bakor-PBB Tb. Tryana Sjam'un berkomentar: "Kita semua masyarakat banten patut bersyukur kepada Allah SWT. karena hari ini, Rabu 4 Oktober 2000, perjuangan kita yang sudah lama dicita-citakan diterima baik oleh wakil rakyat di DPR RI dan ini berarti Provinsi Banten telah lahir dengan selamat..." (Mansur, 2001:356, wawancara dengan Tb. Tryana Sjam'un).

Dengan terbentuknya Provinsi Banten yang ke-30 di Indonesia itu Gubernur H. Nuriana mengaku pasrah dengan persetujuan pemerintah dan DPR itu. Ia mengatakan, "Saya mau aset daerah. Meskipun kita kehilangan PAD cukup besar (Republika, 11 Oktober 2000, hal. 18).


Sumber :
Dikutip dari buku "Mengawal Aspirasi Masyarakat Banten Menuju Iman Taqwa, Memori Pengabdian DPRD Banten Masa Bakti 2001 - 2004 "

Rabu, 20 Februari 2013

Sejarah Perkembangan Satanisme (Pemuja Setan)

Sejarah Perkembangan Satanisme (Pemuja Setan)

Satanisme secara singkat dapat diartikan sebagai penyembahan setan dan menjadikannya sebagai Tuhan. Gerakan sesat ini memiliki ajaran melaksanakan hal-hal yang oleh agama dianggap berdosa. Satanisme juga menerima setan, lambang kejahatan, sebagai pemimpin dan pembimbing.

Sejarah Satanisme
Kaum Satanis, yakni para pengikut ajaran satanisme, sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban, dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak Abad Pertengahan sampai hari ini.

Di antara abad ke-14 dan ke-16, para tukang sihir dan orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an, di Prancis, Inggris, Jerman, dan sekaligus di berbagai negara lain di Eropa dan Amerika, Satanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain.

Penyembahan setan terus berlanjut sejak abad ke-19, mula-mula sebagai Satanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya.

Upacara kejam yang dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang tak bertuhan, pengorbanan anak dan orang dewasa kepada setan, perayaan Misa Hitam dan upacara Satanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam secara turun temurun.

Lambang Satanisme tradisional yang terpenting adalah dewa Romawi kuno Baphomet. Pada waktu itu, Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan.
http://blog.templarhistory.com/wp-content/uploads/baphomet-e1270080262176.gif

Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan Satanis.

Lambang Satanis terpenting kedua adalah pentagram, yaitu bintang bersegi lima di dalam lingkaran. Yang menarik, ada dua perkumpulan rahasia lainnya di samping para Satanis yang menggunakan Baphomet dan pentagram sebagai lambang.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaS5ISKy-MCMrl50rVqtMoQ83QiNgDJgy5aJ3Nx-bIwAZcco2DLj8kqrbFKHykv6NP1ofgvapFKcNUV2u5LXNYl2tcFkqNU7ogs6AmK_vKNhTtf51STOTwS7DX2fS-sFeUouE0PGAa7fyv/s1600/Satanisme.gif

Yang pertama adalah perkumpulan Kesatria Biara Yerusalem (Knight Templars), yaitu perkumpulan yang dituduh oleh Gereja Katolik sebagai penyembah setan, dan dibubarkan pada tahun 1311.

Perkumpulan lainnya adalah perkumpulan Mason yang telah bertahun-tahun lamanya menimbulkan rasa penasaran karena kerahasiaan dan upacaranya yang aneh.

Banyak ahli sejarah, yang telah menyelidiki masalah itu, percaya bahwa terdapat hubungan antara Kesatria Biara Yerusalem dengan perkumpulan Mason.

Menurut mereka, kedua kelompok itu saling melanjutkan satu sama lain. Sesudah Kesatria Biara Yerusalem dilarang oleh Gereja, perkumpulan itu melanjutkan keberadaannya secara rahasia dan akhirnya berubah menjadi paham Mason.

Yang pasti tentang Freemasonry adalah perkumpulan ini bersifat amat rahasia, punya susunan organisasi, dengan anggota di seluruh pelosok dunia.

Uraian yang diberikan para ahli seperti Leo Taxil, yang pernah menjadi seorang Mason, namun telah keluar dari perkumpulan itu, mengatakan bahwa para Mason amat menghormati Baphomet dan melangsungkan upacara yang menyerupai tata-cara penyembahan setan.

Kenyataan lain yang menimbulkan kecurigaan adalah bahwa banyak pengikut Satanisme yang kemudian menjadi anggota organisasi Masonic.

Kini, para Satanis telah meninggalkan upacara dan markasnya yang rahasia itu, untuk keluar ke jalan-jalan. Para Satanis bergiat di setiap negara untuk menyebarkan ajarannya dengan gigih dalam buku-buku, terbitan berkala, dan terutama di Internet dalam usaha mereka menarik anggota.

Tak peduli di negara mana pun mereka berada, para Satanis menampilkan citra yang sama. Cara berpakaian, tata cara penyembahan, kesamaan surat yang mereka tinggalkan sebelum melakukan bunuh diri dan ciri lainnya menunjukkan bahwa Satanisme bukanlah gerakan biasa yang dipenuhi para penganggur, melainkan sebuah organisasi yang sengaja bersandar pada landasan pemikiran.

Satanisme dan Materialisme
Pada dasarnya aliran Satanisme dibagi menjadi dua macam, yaitu Teistik dan Atheistik. AliranTeistik atau biasa disebut juga Satanisme Tradisional adalah suatu bentuk kepercayaan yang menganggap bahwa Setan sebagai Dewa.

Sedangkan aliran Atheistik adalah suatu aliran kepercayaan yang tidak menganggap adanya Tuhan ataupun Dewa untuk disembah, melainkan mereka menggunakan "Setan" sebagai simbol pada diri manusia, sebagai simbol keduniawian dan keserakahan atau dengan kata lain mereka dapat dikatakan menyembah diri mereka sendiri.

Salah satu Aliran Satanisme Atheistik yang terkenal adalah Gereja Setan (the Church of Satan) yang didirikan oleh Anton Szandor LaVey (Anton LaVey), karena namanya aliran ini disebut dengan aliran LaVeyan.

Suatu ciri kaum Satanis masa kini adalah mereka semua atheis (tidak mengakui Tuhan). Mereka juga sekaligus kaum materialis, artinya mereka hanya percaya kepada keberadaan benda belaka.

Mereka mengingkari adanya Tuhan dan semua makhluk gaib. Oleh karena itu, kaum Satanis tidak percaya kepada setan sebagai makhluk yang nyata.

Meskipun disebut sebagai penyembah setan, mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum Satanis, setan hanyalah lambang yang menyatakan permusuhan mereka terhadap agama dan kekerasan hati mereka.

Dalam sebuah tulisan yang berjudul “Pengantar Setanisme” yang diterbitkan Gereja Setan, dinyatakan bahwa para Satanis sebenarnya adalah Atheis.

Satanisme adalah sebuah agama yang tak mengenal Tuhan dan menganut paham tidak ada yang perlu ditakuti selain akibat tindakan kita.

Kaum Satanis tidak percaya adanya Allah, malaikat, surga atau neraka, iblis, setan, ruh jahat, ruh baik, peri, atau makhluk gaib yang jahat. Satanisme bersifat Atheis, Otodeis: kami menyembah diri kami sendiri. Satanisme adalah materialis, Satanisme adalah lawan agama. (Vexen Crabtree, “A Description of Satanisme”)

Singkatnya, ini adalah hasil filsafat kebendaan dan tak mengenal Tuhan yang telah tersebar sejak abad ke-19. Seperti filsafat ini, Satanisme menyandarkan diri pada teori yang dianggap ilmiah: Teori Evolusi Darwin.
Musik dan Film Satanisme.

Satanisme muncul dalam banyak hal, salah satunya adalah film dan musik. Banyak film yang menceritakan dengan terbuka idiom satanisme serta kisah kuasa gelap (dark forces).

Film populer seperti : Friday The 13th, The Crow, Devils Advocate, Interview With The Vampire, bahkan serial 'The X-Files' mengandung alur cerita dimana setan, satanisme atau black magic menjadi bagian penting dari film.

Konon tahun 1968, Anton Szandor La Vey pernah menjadi penasehat teknis sekaligus pemeran film Rosemarys Baby, film Omen 1976 disebut telah memopulerkan satanisme.

Dalam musik ada banyak sekali contoh musik yang berisi satanisme, contoh :
1. Lagu dari Ozzy Osbourne "Anggur baik tapi Wiski lebih cepat, bunuh dirilah satu-satunya jalan keluar"

2. Lagu dari David Bowie (majalah Rolling Stone) mengatakan Rock akan selalu menjadi musik setan.

3. Lagu dari Stairway to Heaven jika di putar terbalik akan memunculkan syair pemujaan setan.

4. Lagu dari Metallica dalam The Prince melantunkan Bida dari bawah, Aku ingin menjual jiwaku. Setan ambil jiwaku.

5. Pink Floyd menulis lagu Lucifer Sam dengan lirik : Lucifer Sam selalu duduk di sisimu..selalu dekat denganmu.

6. Tahun 1992, Red Hot Chilli Peppers saat penerimaan anugreah MTV Awards berucap. Pertama-tama kami ingin berterima kasih pada Setan.

7. Marilyn Manson, salah satu umat GS pada majalah Spin edisi Agustus 1996. Saya berharap dikenang sebagai sosok yang mengakhiri sejarah Kekristenan, Manson tak ragu merobek Injil dan meneriakkan penghinaan terhadap Yesus Kristus.

Berikut 10 band penganut satanisme yang populer
Di antara banyak band-band metal Saat ini, terdapat beberapa band-band yang merupakan band-band sesat yang memuja setan.

Band-band tersebut menjual jiwanya untuk para setan demi keinginanya agar memperoleh ketenaran. Band yang beraliran Black Metal merupakan aliran metal yang paling banyak memiliki Band Metal-Satanis.

1. Acheron

Band yang berdiri pada tahun 1998, dan dibentuk oleh Pendeta Vincent Crowley di Tampa, Florida. Yang kemudian bergabung dengan Peter H. Gilmore, Magister Gereja Setan.

Dan untuk pertama kalinya, band ini merilis album yang berjudul "Messe Noir" pada tahun 1988. Album ini dibuat khusus sebagai edisi terbatas (7-inci) yang juga merupakan rekor dimensi sebuah album yang belum pernah ada sebelumnya.

Untuk membuat album ini benar-benar kental terhadap aliran satanis, Acheron membuat album ini dicopy hanya untuk 666 eksemplar.

Kemudian pada tahun 1991, band ini membuat tercengang dunia dengan menerbitkan album kedua mereka yang berjudul Rites of the Black Mass (1991).

Pada album tersebut, setiap lagu-lagunya mengandung ayat-ayat yang ada pada injil hitam (Satanic Bible) serta digunakan intro bergaya Gothik dan gitar solo yang membuat lagu-lagu tersebut terkesan dari dunia "Kegelapan". Lagu-lagu mereka pun didasarkan atas filsafat "Satanis".

Album :
Messe Noir (1988), Rites of the Black Mass (1991), Alla Xul (1992), Satanic Victory (1992), Lex Talionis (1992), Anti-God, Anti-Christ (1996), Those Who Have Risen (1997), Necromanteion Communion (1998), Compendium Diablerie : The Demo Days (2001).

2. Angelcorpse

Merupakan band yang dibentuk pada tahun 1995 oleh Pete Helmkamp dan mantan band yang dikenal sebagai Orde dari Chaos.

Angelcorpse berasal dari Kansas City, tapi mereka pindah ke Tampa Florida (yang merupakan daerah penganut Satanisme) di Amerika. Musik mereka bertemakan Anti-Kristus dan peperangan.

Pada tahun 1995 dan 2007 Band ini melakukan tur ke Eropa untuk mendukukng band-band beraliran satanisme yang ada.

Hal lain yang berkaitan dengan band ini adalah Pete Helmkamp, personil band, menulis buku yang berjudul 'The Conqueror Manifesto.'

Menurutnya, hal-hal yang memandang bahwa "In the spirit of Crowley's" dan pandangan tentang "Antichrist" adalah merupakan kebenaran. Dalam bukunya tersebut Pete menuliskan upaya manusia agar bisa naik ke Quest terhadap Plateau dari Invincibility dan mencapai Godhood (Homodeus).

Album :
Goats to Azazael Demo (1995), Hammer of Gods (1996), Nuclear Hell (1997), Wolflust Single (1997), Exterminate (1998), Winds of Desecration (1999), The Inexorable (1999), Iron, Blood and Blasphemy (2000), Death Dragons of the Apocalypse (2002), Of Lucifer and Lightning (2007).

3. Cradle Of Filth
Band yang berasal dari Inggris dibentuk pada tahun 1992, dengan penyanyi utama Dani Filth. Merupakan Band yang sangat erat kaitanya dengan Sihir, Mitologi, dan hal-hal yang berbau Kotoran.

Selain menyanyikan alunan musik Black Metal, aliran ini juga memainkan aliran Dark Metal dan Death Metal, Vampyric Metal, Satan Metal dan Symphonic Black Metal.

Aliran ini telah banyak berubah sejak awal mula dibentuk. Pada awalnya nuansa Death Metal begitu kelihatan, namun seiring dengan waktu berubah menjadi Black, dan yang terakhir Bernuansa Ghotic yang sangat terlihat pada lagu " Nymphetamine".

Prestasi besar yang pernah diraih oleh band ini adalah merupakan band yang paling terkenal di Inggris setelah Iron Maiden.

Album :
The Principle of Evil Made Flesh (1994), Dusk... and Her Embrace (1996), Cruelty and the Beast (1998), Midian (2000), Damnation and a Day (2003), Nymphetamine (2004), Thornography (2006), Godspeed on the Devil's Thunder (2008).

4. Dimmu Borgir
Band Black Metal yang berasal dari Oslo, Norwegia, dibentuk pada tahun 1993. Dibentuk oleh Shagrath, Silenoz, dan Tjodalv.

Band ini pertama kali menerbitkan album 'Inn i evighetens mørke' pada tahun 1994. Yang kemudian merampungkan seluruh Track pada album For All Tid (1994).

Band ini diketahui sering memainkan aliran Symphonic Black Metal, Black Metal, Ritual Black Metal, dan Deathy Metal.

Tema-tema yang dibahas dalam lirik lagu-lagunya hampir sama dengan Cradle Of Filth, yaitu tentang pemujaan kepada Setan, Ritual, dan Peperangan.

Album :
For all tid (1994), Stormblåst (1996), Enthrone Darkness Triumphant (1997), Spiritual Black Dimensions (1999), Puritanical Euphoric Misanthropia (2001), Death Cult Armageddon (2003), Stormblåst MMV (2005) In Sorte Diaboli (2007).

5. Arch Goat
Band kelima merupakan band Black-Death Metal, yaitu Arch Goat yang dibentuk di Finlandia. Album Pertama mereka diluncurkan pada tahun 1992 yang berjudul "Jesus Spawn".

Sebuah album yang di dalamnya penuh dengan hujatan-hujatan kepada Tuhan. Style dan gaya Band ini mirip dengan Angelcorpse, yaitu anti Kristus serta banyak memainkan Filosophy Satanis. Band ini juga terkadang memainkan musik Ritual.

Album :
Jesus Spawn (1992), Angelcunt (Tales of Desecration) (1993), Angelslaying Black Fucking Metal (2004), Live Black Mass (2005), Whore of Bethlehem (2006).

6. Blasphemy
Band Satanis keenam, adalah band Black Metal yang berasal dari Kanada, dibentuk di daerah Burnaby tahun 1984 bernama Blasphemy.

Debut mereka yang pertama dalah "Blood upon the Altar" pada tahun 1989, merupakan album yang berisi Hujatan-hujatan kepada Tuhan.

Band ini juga pernah melakukan tur ke Jerman "Fuck Christ". Dalam syair-syairnya, Band ini banyak menggunakan tema-tema yang berhubungan dengan paganisme, mitologis dan lirik-lirik Anti-Kristus.

Album :
Fallen Angel of Doom (1990), Gods of War (1993), Live Ritual - Friday the 13th (2002).

7. Behemoth
Band Black Metal yang berasal dari Polandia pada tahun 1991. Band ini memainkan musik dengan tema-tema Satanis, dan Ritual, dan pemujaan kepada Berhala.

Band ini juga memainkan aliran musik Death Metal, ada juga yang menyebutnya sebagai Black Metal, Avantgrade Metal, Pagan Metal.

Namun aliran yang sebenarnya dari band ini masih diragukan, karena band ini lebih suka tidak dilabelkan dalam genre apapun.

Album :
And the Forests Dream Eternally (EP) (1995), Sventevith (Storming Near the Baltic) (1995),Grom (1996), Bewitching the Pomerania (EP) (1997), Pandemonic Incantations (1998), Satanica (1999), Thelema.6 (2000), Antichristian Phenomenon (EP) (2001), Zos Kia Cultus (Here and Beyond) (2002), Conjuration (EP) (2003), Demigod (2004), Slaves Shall Serve (EP) (2005), The Apostasy (2007), Ezkaton (EP) (2008), Evangelion (2009).

8. Arch Enemy
Band Melodic Death Metal yang berasal dari Swedia. Band ini bernama Arch Enemy. Band ini merilis album pertamanya pada tahun 1996 berjudul "Black Earth".

Style band ini sangat mengagumkan, setiap track pada albumnya penuh dengan Melodi Gitar yang digabung dengan suara vokalis cewe (Angela Gossow) ini membuatnya begitu berkesan.

Hal-hal yang dibahas dalam lagu-lagunya adalah hal-hal mengenai Kiamat, dan Anti-Kristus. Selain itu, pesonil band ini berasal dari para mantan Pemain band metal sebelumnya, seperti band Carcass, dan Yohanes Liva.

Album :
Black Earth (1996), Stigmata (1998), Burning Bridges (1999), Wages of Sin (2001), Anthems of Rebellion (2003), Doomsday Machine (2005), Rise of the Tyrant (2007).

9. Beherit
Band ini dibentuk di Finlandia pada tahun 1989. Band ini sendiri memiliki arti "setan" dalam bahasa Syria. Musik mereka bertemakan kebiadapan, Anti-Kristus, Neraka, dan penghujatan.

Band ini terkenal karena gaya ambient yang dimainkan personilnya, band ini juga memainkan aliran Deathcore dan Black Metal.

Album :
The Oath of Black Blood (1991), Drawing Down the Moon (1993), Dawn of Satan's Millennium (1991), Werewolf, Semen and Blood (1998), Messe Des Morts (1994), Beast of Beherit - Complete Worxxx (1999).